Page 59 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

49
MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara

Paul Krugman (1998), pemenang Nobel dan salah seorang ekonom yang berpengaruh dan terkemuka dalam aliran Geografi
Ekonomi Baru --- sebuah mazhab ekonomi yang kelak gagasannya diadopsi dan sangat berpengaruh dalam penyusunan
dokumen-dokumen penting seperti World Development Report dari Bank Dunia tahun 2009 dan Comprehensive Asia
Development Plan (CADP) --- menyatakan bahwa krisis finansial di Asia berakar dari karakteristik yang melekat dalam
kapitalisme Asia. Krisis finansial itu dianggapnya hanyalah suatu simptom dari intervensi yang pemerintah yang berlebihan
dalam perekonomian dan merebaknya kapitalisme kroni. Menurut Krugman, model perekonomian Orde Baru yang bertumpu
pada hubungan dekat antara pemerintah dan para kapitalis kroni mengakibatkan sejumlah besar sumberdaya mengalir ke
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak produktif karena koneksi politik yang dimiliki oleh investor dapat menghindar-
kannya dari ancaman kerugian. Ketika krisis mata uang mulai membayangi, para investor itu menggerogoti fondasi ekonomi
negara Orde Baru dengan hutang luar negeri yang tinggi, kredit macet dan defisit transaksi berjalan.

Krisis finansial tersebut yang berkombinasi dengan suatu aksi massa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok
organisasi masyarakat sipil, serikat buruh dan petani, gerakan mahasiswa, dan adanya friksi di tubuh elit penopang Orde
Baru, mengantarkan rejim Soeharto ini pada keruntuhannya. Kejatuhan Orde Baru menandai suatu pergeseran dari model
pembangunan ekonomi yang dipandu oleh negara (state-led developmentalism) untuk masuk ke dalam model
pembangunan ekonomi yang dipandu oleh pasar (market-led developmentalism).

Krisis itu juga memberikan jalan bagi masuknya program-program penyesuaian struktural (structural adjustment program)
yang dipandu oleh gagasan-gagasan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Program-
program penyesuaian struktural ini merupakan bagian dari proyek neoliberal yang pada umumnya diadopsi sebagai
paradigma ekonomi di sebagian besar negara di dunia. Susan George (2000) mendaftar sejumlah prinsip dan doktrin-doktrin
neoliberal yang harus dianut:

1. Pasar harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sosial dan politik yang penting.
2. Negara harus secara sukarela mengurangi intervensi dan peranannya di bidang ekonomi
3. Perusahaan harus diberi kebebasan total.
4. Serikat buruh harus diawasi dan diberangus.
5. Proteksi dan subsidi sosial bagi warga negara harus dikurangi.

Manfred B. Steger (2003: 53) menyebut bahwa butir-butir kebijakan neoliberal dicetuskan pada tahun 1960-an, dan
seringkali dinamakan sebagai “Washington Consensus” yang digagas oleh Jhon Williamson, mantan penasehat IMF tahun
1970-an. Konsensus ini terdiri dari 10 ajaran dan program pokok neoliberal yaitu:

1. Disiplin fiskal dan pengekangan defisit anggaran.
2. Pengurangan belanja publik khusunya militer dan administrasi publik.
3. Reformasi pajak dengan cara memberi kelonggaran pada pengusaha untuk kemudahan membayar pajak.
4. Liberalisasi finansial berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar.
5. Nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah.
6. Trade Liberalisation Barrier, yaitu kebijakan yang menyingkirkan segenap penghalang sistem pasar bebas, seperti
pengurangan bea tarif dan lisensi perdagangan.
7. Foreign Direct Investment yaitu kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat
investasi modal asing.