Page 60 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

50 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

8. Privatisasi, yaitu kebijakan untuk memberikan hak pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta.
9. Deregulasi kompetisi.
10. Perlindungan Intelectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual.

Di Indonesia, proyek neoliberal ini pertama kali diperkenalkan dan dilakukan melalui 50 poin Letter of Intent yang pada
gilirannya mengantarkan Indonesia untuk mengambil resep-resep pembangunan internasional dalam bentuk Program
Penyesuaian Struktural yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional semacam Bank Dunia dan IMF. Bonnie
Setiawan (2014: 13) secara umum merekam tiga bentuk proyek intervensi neoliberal di masa akhir Orde Baru dan awal
masa Reformasi yang dilakukan di Indonesia, yang terdiri dari:

1. Paket kebijakan penyesuaian struktural, yang terdiri dari beberapa hal berikut: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan
aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan
suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak
menaikkan upah dan gaji.

2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena mendistorsi
pasar; (b) privatisasi yang seluasnya utamanya untuk bidang-bidang ekonomi yang ini dikuasai oleh negara; (c)
liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar
arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

3. Paket kebijakan yang juga direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat
menurunnya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dari dua paket di atas dengan
tambahan beberapa tuntutan spesifik..

Dari matriks berikut dapat diketahui bahwa upaya untuk melancarkan aliran kapital ke Indonesia semakin gencar ketika
rejim Orde Baru dan semakin bertambah meluas semenjak Orde Reformasi. Berbagai macam regulasi sejak masa Orde Baru
menggantikan berbagai macam regulasi ekonomi Orde Lama yang pada waktu itu berupaya untuk membangun model
pembangunan ekonomi yang nasionalistik. Berikut gambaran perubahan kebijakan ekonomi sejak masa Orde Lama hingga
Orde Reformasi:

Produk Kebijakan/UU/PP Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan

UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Pertimbangan dikeluarkannya UU ini:
Modal Asing 1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar
produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat
diperlukan modal;
2. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga
dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
3. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan
akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-
raguan dari pihak modal asing