Page 66 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

56 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

mengakibatkan akses rakyat pada tanah sebagai sumber penghidupan semakin lama menjadi semakin hilang, sulit atau
menyempit. Makin lama makin tak tersisa ruang hidup, kecuali untuk ruang untuk perusahaan-perusahaan raksasa.
Sementara, upaya-upaya pemerintah SBY melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tidak secara penuh
dilaksanakan untuk membatalkan atau menidakberdayakan penguasa konsesi skala besar, melainkan hanya berupa
redistribusi tanah sisa perkebunan dan proyek-proyek legalisasi tanah yang memiliki tujuan untuk meneguhkan kepemilikan
individual atas tanah dan memungkinkan pasar tanah bekerja. Pendeknya, program semacam itu tidak berhasil merombak
struktur penguasaan tanah dan sumberdaya yang timpang di Indonesia.

Matriks Kebijakan Pertanahan dalam Sejarah Indonesia

Periode Karakteristik & Latar Agenda dan Produk Kebijakan Beberapa Catatan Penting

Dekolonisasi – 1. Dari tahun 1870 – Kebijakan Awal 1. Tanah perkebunan kapitalis
Demokrasi 1942 formasi sosial di 1. Penghapusan hak-hak istimewa desa perdikan tidak termasuk sebagai
Terpimpin Indonesia kolonial di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. UU No. objek land reform.
dicirikan terutama oleh 13/1946.
Terbagi dua: lahan komoditi ekspor, 2. Penghapusan hak-hak 'konversi' dalam wilayah Ada dua kekuatan historis
1945 -1960 hingga surplus kolonial pemerintahan otonom di Yogyakarta dan yang menyebabkan: 1)
1960 - 1965 mengalir deras dari Surakarta. UU No. 5/1950. mengamandir UU Konferensi Meja Bundar, 2)
Hindia-Belanda ke No. 13/1948. Kelas pengusaha dari tentara
Belanda. 3. Likuidasi 'tanah-tanah partikelir'. UU No yang muncul akibat dari
2. Para pengelola negara 1/1958. hukum darurat perang (1957)
masih berada dalam yang dilanjutkan oleh
semangat Kebijakan Lanjutan: Land Reform kebijakan pemerintah
kemerdekaan sebagai 1. Pada tahun 1960 Sukarno mengesahkan UU menasionalisasi perkebunan
'jembatan emas' . No. 2/1960 tentang bagi hasil. milik Belanda.
3. Penataan tataguna 2. Penggantian Prinsip Domain Negara (UU
tanah adalah Agraria 1870) dengan konsep politico-legal 2. Hutan dipisahkan dari
penghapusan kebijakan baru yang disebut dengan “Hak Menguasai pertanian dan tanah
agraria kolonial yang dari Negara. UUPA No. 5/1960 yang lebih kehutanan tidak menjadi
merugikan masyarakat dikenal dengan UUPA 1960. objek land reform.
petani dan pedesaan. 3. Penentuan batas maksimum kepemilikan
4. Presiden Sukarno tanah. UU No. 56/1960. Penolakan pemasukan lahan
menggunakan UUPA 60 4. Penetapan tanggal lahirnya UUPA 1960, 24 hutan sebagai objek land
sebagai alat untuk September, sebagai hari petani. Keputusan reform dari salah satu faksi
perombakan Presiden No. 169/1963. dari para pengelola hutan
revolusioner terhadap karena mereka beranggapan
struktur agraria feodal Catatan Tambahan: beberapa kejadian penting bahwa tanah kehutanan
dan kolonial.... 1. 1964. PKI dan BTI melancarkan 'aksi sepihak'. diatur berdasar UU Hutan
Mereka menyatakan bahwa penerapan 1927 dan 1936 dan bukannya
peraturan redistribusi tanah dan bagi hasil UUPA 1960.
berjalan lambat.
2. 1965. Peristiwa G30S yang mengehentikan
semua proses land reform, dan akhir dari
masa pemerintahan Sukarno.