Page 71 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 71
61
MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara
Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan
infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah
menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan
produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif)
pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia
usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat
pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage yang
semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.
Selama kurun waktu 2013 misalnya proyek pembangunan infrastruktur MP3EI menembus angka Rp. 459,9 triliun, yang
terdiri dari Rp. 390 triliun untuk sektor konstruksi dan kelistrikan 64,9 triliun. Secara umum, pada tahun 2013-2015, proyek
pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan skema Public-Private Partnership (PPP) adalah sebagai berikut:
Proyek Infrastruktur dengan Skema PPP 2013-205
Sektor/Sub Sektor Jumlah Proyek Nilai Proyek (juta USD)
Transportasi Udara 4 1.354,00
Transportasi Darat 3 136,00
Transportasi Air 4 2.875,12
Rel Kereta Api 3 4.783,00
Jalan Tol 14 33.147,53
Water Supply 18 1.987,82
Sanitasi/TPA 6 453,00
Pembangkit Listrik 6 6.478,50
Jumlah 58 51.205,97
