Page 75 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara
65

Akhir

Bagian ini dimulai dengan bagaimana Indonesia secara merangkak bergeser menjadi negara neoliberal sejak masa akhir
Orde Baru dan semakin matang hingga pasca Reformasi. Menjadi negara neoliberal artinya adalah menjadi suatu negara
yang memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan yang bisa menjamin terciptanya kerangka
institusional hukum, hak miliki pribadi, kontrak dan kepastian nilai uang tertentu dan mendukung keberadaan semua itu
dengan tatanan-tatanan konstitusional tertentu. Dalam bentuk konkretnya, negara neoliberal memainkan peranan untuk
memfasilitasi terciptanya akumulasi kapitalis yang lebih besar dengan memainkan peranan kunci dalam akumulasi primitif,
bukan saja untuk memaksakan diadopsinya tatanan institusional yang kapitalistik, namun juga untuk mendapatkan dan
memprivatisasikan aset-aset yang merupakan basis utama bagi akumulasi kapital (Harvey 2009).

Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani
korporasi raksasa dan memfasilitasi pasar bekerja. Dalam kerangka semacam itu, negara kemudian secara aktif
mentransformasi dirinya secara radikal untuk membuat MP3EI bekerja. Selain secara aktif mempromosikan MP3EI dan
mengubah struktur negara menjadi struktur pengelola MP3EI, negara juga telah menyiapkan berbagai instrumen untuk
membuat pembentukan kawasan-kawasan ekonomi dan pembangunan infrastruktur bekerja. Dalam kasus pembangunan
infrastruktur, semakin terlihat bahwa infrastruktur memang telah bergeser fungsi dan oleh siapa dia dilakukan. Jika dulu
diasumsikan bahwa infrastruktur merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh negara untuk keselamatan dan
kesejahteraan rakyat, maka kini infrastruktur adalah barang dagangan yang disediakan oleh negara maupun korporasi dan
digunakan utamanya untuk mempercepat dan atau bahkan untuk mengakumulasi keuntungan. Karena itu, kita mesti mulai
menyebut pembangunan infrastruktur sebagai bisnis infrastruktur!

Melalui MP3EI, negara telah mengorganisasikan diri sedemikian rupa untuk menjelma menjadi “rejim investasi dan
perdagangan”. Organisasi negara saat ini telah berubah dengan cara yang semakin lama semakin canggih, koheren, dan
semakin absah (konstitusional) dalam memfasilitasi aliran kapital dan industrial. Sementara kepada rakyatnya, negara
menerapkan prinsip kesejahteraan terbalik: negara memberikan sejumlah besar insentif dan fasilitas bagi korporasi raksasa
agar terus berkembang, namun negara terus merampok dan merampas sumber penghidupan golongan terlemah di
Indonesia, memangkas subsidi mereka, mengeksploitasinya dan menggerus pendapatannya. Jelas, melalui MP3EI, negara
Indonesia saat ini sedang terlibat dan ikut serta dalam merestorasi sistem kapitalis dari krisis, bukan negara untuk
melayani kesejahteraan rakyat! []

Pelabuhan Belawan. Jalan Tol BORR.
Sumber: majalahswadaya.blogspot.com Sumber: hapinews.com