Page 78 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 78

68     MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
               Krisis Sosial-Ekologis Indonesia



                                   Salah satu yang jelas disembunyikan dan diabaikan oleh para desainer pembangunan dan pemerintah yang mengusung
                                   MP3EI adalah bahwa Indonesia telah dan sedang mengalami krisis sosial-ekologis yang akut dan mendalam. Krisis sosial-
                                   ekologis adalah suatu krisis manusia dan ruang hidupnya yang diakibatkan oleh ekspansi modal. Krisis itu dapat berupa
                                   kemiskinan kronik, eksploitasi tenaga kerja, konflik agraria yang bersifat laten dan kronis, kerusakan lingkungan, perampas-
                                   an tanah serta berbagai macam kekerasan, dan lainnya.

                                   Sejak masa kolonial, Indonesia telah menjadi pusat penyedotan sumber-sumber daya alam. Cara kerja kolonialisme adalah
                                   cara kerja ekspansi modal: merampas dan menguasai tanah rakyat, memproduksi komoditas untuk keperluan ekspor, hingga
                                   mengeksploitasi dan memeras keringat dan tenaga rakyat untuk memastikan keuntungan kolonial tetap berlangsung. Semua
                                   proses eksploitasi itu dibingkai dan dibenarkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial.

                                   Sejak masa kolonial hingga kini, politik konsesi yaitu pemberian tanah-tanah skala besar untuk korporasi perkebunan,
                                   kehutanan dan pertambangan telah bekerja. Masalahnya pemberian konsesi itu seringkali berlangsung dengan memasukkan
                                   ruang hidup rakyat (tanah, air, pemukiman dan lainnya) ke dalam sistem perkebunan, kehutanan atau pertambangan skala
                                   besar itu. Di masa kini, konsesi-konsesi itu bukan hanya untuk keperluan produksi komoditas global atau ekstraksi sumber
                                   daya alam, tapi bisa juga berupa suatu upaya pelestarian sumberdaya alam dan restorasi ekosistem atau pembangunan
                                   beragam infrastruktur. Pemberian konsesi ini menyebabkan terjadinya perampasan tanah rakyat, menajamnya ketimpangan
                                   penguasaan tanah, konflik agraria yang bersifat laten dan akhirnya adalah pemiskinan rakyat.

                                   Bagian ini akan menyingkap kondisi-kondisi nyata di berbagai kepulauan Indonesia, di tempat berbagai macam megaproyek
                                   MP3EI akan atau telah berlangsung. Bagian ini dikontribusikan dari beragam riset di berbagai koridor. Salah satu riset adalah
                                   tentang Merauke Integrated Food and Energy Estate (Papua) yang dilakukan oleh Muntaza. Riset Muntaza menunjukkan
                                   bahwa MIFEE, yang merupakan salah satu program MP3EI di Koridor Maluku-Papua, berdiri di atas derajat kekacauan yang
                                   luar biasa. Gagasan untuk menyediakan sumber pangan nasional melalui pemberian konsesi skala luas (lebih dari 1,2 juta
                                   hektar) kepada 48 perusahaan yang diajukan oleh MIFEE justru dilakukan dengan menghancurkan sumber-sumber pangan
                                   lokal (babi, sagu, rusa), melakukan perampasan tanah skala luas dan menciptakan krisis pangan (busung lapar dan
                                   malnutrisi utamanya dialami oleh  perempuan dan anak-anak). Terlebih, proses pelepasan tanah masyarakat setempat
                                   terjadi dilakukan dengan cara memanipulasi harga tanah dan ganti rugi.


                                   Salah satu program MP3EI di Sulawesi Tengah adalah pembangunan smelter nikel. Berbanding terbalik dengan optimisme
                                   makro yang digambarkan dalam naskah MP3EI, riset Andika dari JATAM menunjukkan bahwa meledaknya jumlah
                                   pertambangan nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dialasi oleh berbagai kekacauan lainnya, yaitu perampasan tanah melalui
                                   skema transaksi ganti rugi yang merugikan petani, pemagaran laut, eksploitasi kelas pekerja serta buruknya kondisi kelas
                                   pekerja tambang akibat hak-hak dan keselamatan kerjanya diabaikan, dan berbagai kerusakan ekologis dalam bentuk banjir,
                                   kerusakan laut, hingga berbagai macam penyakit-penyakit akibat lingkungan yang dirusak oleh kegiatan pertambangan.
                                   Terlebih, riset Andika juga menunjukkan bahwa bisnis tambang di Morowali juga dialasi oleh rente, korupsi birokrasi dan
                                   penggunaan aparatus kekerasan untuk melegitimasi dan mengamankan kepentingan perusahaan tambang. Apalagi,
                                   pembangunan smelter nikel dilakukan dengan pengusiran tenaga kerja setempat.

                                   Sementara itu, di Sumatera Utara, proyek MP3EI merayakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei
                                   beserta pembangunan pelabuhan internasional sebagai senjata utama menarik investasi skala besar di sekujur bagian timur
                                   punggung pulau Sumatera. Riset Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, dan Kartika Manurung dari Hutan Rakyat Institute di
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83