Page 68 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

58 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Periode Karakteristik & Latar Agenda dan Produk Kebijakan Beberapa Catatan Penting

Dari Kejatuhan 1. Transisi politik selama 18 1. Presiden Habibie menerbitkan Kepres No. 1. Sektoralisme hukum, yang
Suharto sampai bulan telah membuka 48/1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan merupakan warisan sejak
tahun 2009 kesempatan politik yang dan Perundangan dalam rangka Pelaksana- zaman kolonial, menjadi
dimanfaatkan oleh an Land Reform. Memandatkan Menteri faktor penentu keluar-
berbagai gerakan Kehakiman dan Menteri Negara Agraria masuknya agenda land
pedesaan di Jawa. untuk memimpin sebuah tim untuk mem- reform di periode ini.
2. Cerita tentang land reform pelajari kebijakan dan aspek-aspek legal Beberapa agenda Badan
kembali mendapat ruang pelaksanaan land reform berdasarkan Pertanahan Nasional
yang memunculkan UUPA 1960. membentur tembok tebal
berbagai kajian kritis dan 2. Usaha Habibie tak berlanjut dengan kepentingan yang terkait
aksi-aksi pendudukan ditolaknya laporan pertanggungjawabannya dengan beberapa Kemen-
tanah-tanah yang pada Sidang Instimewa MPR November terian dan Departemen,
sebelumnya dikuasai oleh 1999. dan akhirnya mereduksi
perusahaan-perusahan 3. Pada November 2001 Sidang Umum MPR agenda land reform pada
pemerintah dan swasta. mengeluarkan Ketetapan MPR No. penataan administrasi
3. UUPA 1960 dijadikan oleh IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pertanahan. Penataan
kalangan gerakan (KPA) Pengelolaan Sumberdaya Alam. administratif ini juga bisa
dalam mempromosikan ditelusuri jejaknya sejak
agenda land reform. Yang disebut 'Reforma Agraria': Cerita periode sebelumnya yang
bersambung tentang pasar tanah (?) didukung oleh Bank Dunia
dalam rangka mencipta-
1. Sebagai kelanjutan dari ILAP pada masa kan pasar tanah, untuk
Suharto, pemerintah menjalankan sebuah menjamin ketersediaan
program yang disebut dengan Land tanah untuk investasi baik
Management and Policy Developement modal asing mapun modal
Program (LMPDP) (2004-2009). nasional.
2. Presiden SBY mengeluarkan Peraturan 2. Masing-masing peme-
Presiden No. 36/2005 tentang pengadaan rintahan, dari Habibie,
tanah untuk Pembangunan bagi Gus Dur, Megawati
Kepentingan Umum. sampai SBY memiliki
3. Pada tahun 2006 terbit Perpres No. cerita sendiri ketika
65/2006 tentang perubahan atas Perpres berurusan dengan cerita
No. 36/2005 tentang pengadaan tanah tentang tanah.
untuk Pembangunan bagi Kepentingan 3. UUPA 60 kembali
Umum. dibicarakan, baik dalam
4. 31 Januari 2007, dalam pidato konteks mengkritik untuk
tahunannya, SBY menyatakan ke publik diubah atau dalam
komitmen pemerintah untuk melaksanakan konteks legitimasinya
redistribusi tanah. terhadap beberapa
5. Legalisasi aset tanah yang telah dikuasai kebijakan di sepanjang
dengan program PRONA dan P4T. periode ini. Hal itu tentu
saja adalah cerminan
pertarungan antara pasar
Matriks diolah dan disusun oleh Swanvri.
Sumber: Noer Fauzi Rachman (2012). vs gerakan perlawanan
terhadapnya.