Page 15 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

undang keagrariaan yang langsung dilahirkan dari rahim kon-
stitusi negaranya.
Pembangunan Hukum Agraria Nasional dimulai dengan
penetapan UU No. 13 Tahun 1946 yang tidak mengakui desa
beserta keluarga-keluarga yang berkuasa atas semua hak istimewa-
tradisionalnya. Ini dikarenakan model seperti itu tidak sesuai
dengan cita-cita demokrasi Indonesia. Sistem ini berjalan dengan
memberikan kompensasi kepada tuan tanah yang kehilangan hak
atas tanahnya itu. Tanah-tanah yang sudah diambilalih pemerintah
tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada penduduk yang
belum mempunyai tanah. Dapat ditegaskan bahwa UU itulah
produk Hukum Agraria Nasional yang pertama sekali dibangun
ditujukan untuk melakukan landreform, yakni penataan kembali
hubungan penguasaan pemilikan tanah.
Pembangunan aturan hukum keagrariaan dilanjutkan dengan
pembentukan UU Darurat No. 13 Tahun 1948 sebagai tindak lanjut
dari landreform yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indone-
sia (R.I.). UU ini menyebutkan bahwa semua tanah yang sebe-
lumnya dikuasai oleh sekitar 40 (empat puluh) perusahaan gula
Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk
petani-petani Indonesia. Pemberlakuan UU ini dimaksudkan untuk
mengakhiri persaingan penguasaan tanah dan air yang tidak
seimbang, antara perusahaan gula yang kuat dengan petani.
Berbagai kebijakan landreform yang parsial dan sporadis di
awal kemerdekaan itu lebih bersifat kasuistis, sehingga tidak
memadai sebagai instrumen kebijakan penataan kembali pengu-
asaan pemilikan tanah secara komprehensif. Dalam pada itu, dira-
sakan urgensi undang-undang yang secara mendasar dan kom-
prehensif mengatur sumber-sumber keagrariaan. Proses penyu-
sunan undang-undang keagrariaan tersebut dimulai tanggal 21
2