Page 17 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 17

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            (DPR GR). RUU itu akhirnya disetujui DPR GR tanggal 24 Septem-
            ber 1960 dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 sebagai
            Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
            Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan UUPA. UUPA
            diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.
            56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan UU Landreform). Sejak saat
            itu, tanggal 24 September (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai
            Hari Tani. 2
                Dengan latarbelakang nasionalisme yang pekat, penetapan
            UUPA secara tuntas melakukan penjebolan Hukum Agraria
            Kolonial yang bersendikan pemerintahan jajahan, bersifat dualis-
            me, asing, serta tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli.
            Dengan penetapan UUPA, secara sekaligus juga diletakkan dasar-
            dasar Hukum Agraria Nasional yang menjadi alat pembawa
            kemakmuran bagi rakyat; diadakan kesatuan dan kesederhanaan;
            dan diberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat. 3
                Sosok Boedi Harsono terlibat penuh dalam proses penyusunan
            UUPA tersebut. Bahkan, Boedi Harsono juga secara langsung
            berkiprah di jajaran birokrasi keagrariaan melaksanakan UUPA
            dan berbagai aturan pelaksanaannya sampai berakhir tanggung-
            jawab formalnya sebagai birokrat keagrariaan. Selain itu, Boedi
            Harsono juga berbakti di bidang pendidikan, dalam hal ini pendi-
            dikan tinggi hukum. Beliau ditugaskan untuk mendisain Mata
            Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri. Sebagaimana
            diketahui, sebelumnya materi Hukum Agraria diberikan secara


                2   Lihat Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan
            Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UGM Press,
            1994.
                3  Penjelasan Umum UUPA Bagian A, Poin 1.

            4
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22