Page 21 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 21

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            itu, yang paling intensif dalam pengembangannya adalah Hukum
            Tanah.
                Besarnya jasa Boedi Harsono di bidang pertanahan dan
            pendidikan itu, kiranya dipandang sangat penting untuk didoku-
            mentasikan dalam suatu buku yang disusun berdasarkan pende-
            katan biografi. Melalui biografi diharapkan dapat diketahui
            bagaimana sosok Boedi Harsono berproses dalam konteks zaman-
            nya. Sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah (Prisma, 8
            Agustus 1977), biografi akan mendekatkan kita pada gerak sejarah
            yang sebenarnya dan membuat kita lebih mengerti tentang per-
            gumulan manusia pada zamannya.
                Dalam pemahaman yang demikianlah Sekolah Tinggi
            Pertanahan Nasional (STPN) merasa penting melakukan penyu-
            sunan biografi Boedi Harsono. Penulisan biografi ini sekaligus
            sebuah penghormatan kepada beliau sebagai salah seorang
            ‘pendiri STPN’, yang ikut serta dalam meletakkan dasar-dasar studi
            pertanahan nasional. Selanjutnya, Boedi Harsono juga berjasa
            secara khusus bagi pengembangan STPN sebagai satu-satunya
            perguruan tinggi penyelenggara pendidikan pertanahan di Indo-
            nesia. Sampai akhir hayatnya beliau diserahi tugas pembinaan



            Nasional, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005,
            hlm. 8, yang menyatakan bahwa kelompok Hukum Agraria itu terdiri atas: (a)
            Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan
            bumi; (b) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; (c) Hukum
            Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang
            dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan; (d) Hukum Perikanan, yang
            mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air; dan
            (e) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur Dalam Ruang Angkasa
            (bukan ‘Space Law’), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur
            dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

            8
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26