Page 25 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 25

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
            sesuai bidangnya, yakni agraria. Boedi Harsono tidak menyia-
            nyiakan waktunya, ia ingin menambah ilmunya, maka masuklah
            Boedi Harsono ke Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat
            Universitas Indonesia (UI). Perjuangannya meningkatkan  penge-
            tahuannya akhirnya membuahkan hasil dengan direngkuhnya
            gelar Meester in de Rechten.
                Bab IV ‘Boedi Harsono dalam Sejarah Indonesia: UUPA dan
            Hukum Agraria’, merupakan bagian yang paling penting untuk
            menjawab tesis pada latar belakang tulisan ini, yaitu apakah yang
            mendasari gelar Bapak Hukum Agraria Indonesia pantas disemat-
            kan pada sosok Boedi Harsono. UUPA memang hasil kerja kolektif
            banyak pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan Dewan Perwa-
            kilan Rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Boedi Harsono
            sebagai pejabat di Kementerian Dalam Negeri sejak awal telah
            terlibat dalam penyusunannya. Dalam penyusunan Rancangan
            UUPA, pengetahuan mengenai pertanahan yang didapatnya
            selama menjabat pamong praja membantu memudahkannya,
            terlebih lagi setelah Boedi Harsono mendapatkan pendidikan tinggi
            hukum secara formal dari UI. Pada akhirnya, UUPA berhasil disah-
            kan dan dijadikan sebagai landasan Hukum Agraria Nasional.
                Pada Bab IV ini pun akan ditulis lintasan situasi sosial dan
            politik pada masa itu, dimana Indonesia menggunakan demokrasi
            parlementer, yang seyogianya dengan semakin cairnya politik maka
            semakin susah pula bagi pemerintah untuk menggolkan suatu
            undang-undang. Terhitung sejak dibentuk  Panitia Agraria Jogja
            ada 3 (tiga) kali pergantian RUU. Namun, begitu Presiden Soekarno
            mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan menjadi lain.
            Rancangan UUPA yang sebelumnya bersandar pada UUDS 1950
            lalu disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan manifesto politik.
            Dalam relatif singkat akhirnya berhasil dibuat Rancangan UUPA

            12
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30