Page 34 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

menyebabkan terjadinya okupasi ilegal terhadap kawasan-kawasan yang
peruntukannya bukan untuk budidaya, seperti yang terjadi di Kelurahan
Juata Laut.

Dalam merencanakan ruang wilayah Kota Tarakan, Pemko kurang
mengakomodir kondisi masyarakat agraris yang berada di bawah garis
kemiskinan. Dalam Perda 4/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang telah disusun untuk tahun 2012 – 2032, belum ada
program yang spesifik untuk mengupayakan kecukupan areal pertanian
bagi kelangsungan hidup mereka. Pasal 74 Perda tersebut hanya memuat
ketentuan normatif yang sifatnya umum, bahwa zonasi untuk kawasan
pertanian lahan kering, antara lain adalah: 1) dengan melakukan pola
agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan
tanaman hutan yang berfungsi lindung, di samping tanaman pangan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; 2) menerapkan sistem usaha
tani terpadu berupa kombinasi ternak - tanaman pangan, hortikultura
(sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan
hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik; dan 3) penggunaan
lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan
dalam upaya menghasilkan pakan ternak seperti jagung, kacang tanah,
kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Walau demikian,
implementasi dari program tersebut belum signifikan meredusir
kemiskinan di kalangan masyarakat agraris. Rupa-rupanya Pemko
Kota Tarakan dalam pembangunan ke depan lebih berorientasi pada
pembangunan yang mengedepankan kemajuan daerah sebagai kota jasa,
perdagangan, dan kota industri.

3. Permasalahan Penguasaan Tanah

Kondisi penguasaan tanah di Kota Tarakan bisa dibilang sudah
kurang terkendali, adanya okupasi-okupasi ilegal pada kawasan lindung
menunjukkan hal itu. RTRW yang dikeluarkan Pemko rupa-rupanya
telah terlambat dalam mengantisipasinya. Kawasan hutan lindung, hutan
kota, ruang terbuka hijau (RTH), dan kawasan sempadan pada beberapa
bagian telah banyak yang dikuasai warga masyarakat. Untuk itu, RTRW
terakhir yang berlaku tahun 2012-2032, berupaya untuk mengendalikan
dan menertibkan penguasaan-penguasaan yang mengancam kelestarian
lingkungan tersebut.

Gambaran Umum Daerah 25