Page 35 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Terdapat juga empat area Wilayah Kerja Pertamina (WKP) yang
sangat luas di tengah-tengah pulau, yaitu WKP Pamusian, WKP Sesanip,
WKP Juata, dan WKP Mangatal. Tidak jauh berbeda dengan kawasan
lindung yang telah diokupasi, pendudukan secara ’ilegal’ (versi Pertamina)
juga telah terjadi di area-area itu. Pihak Pertamina yang dalam jangka
dekat ini akan mengambil kembali tanah di area kerja eksplorasinya
telah mendapat tentangan dari warga masyarakat yang menguasainya.
Pertentangan tersebut telah menimbulkan konflik dan sengketa
penguasaan tanah karena banyak warga yang telah tinggal puluhan tahun,
dan mayoritas mendapatkannya dengan jual beli.
Persoalan lainnya adalah pada tanah-tanah area militer, terutama
angkatan laut yang menguasai tanah yang sangat luas sebagai area latihan
tempur. Kondisi tanah area militer tersebut ada juga yang ditinggali oleh
warga masyarakat. Entah warga itu yang tinggal terlebih dahulu sebelum
adanya ketetapan area militer, atau warga dengan tidak sengaja telah
menduduki tanah tersebut. Batas-batas area militer itu hingga kini juga
belum terdefinisi dengan jelas. Tidak ada demarkasi dengan tugu batas
definitif di lapangan, sehingga rawan konflik dan sengketa.
Menurut Kantah Kota Tarakan, sementara ini diperoleh gambaran
bahwa tanah yang bisa diterbitkan sertipikat hanya sekitar 35% dari luasan
pulau. Banyak kawasan yang kini dinyatakan ’terlarang’ bagi terbitnya
bukti penguasaan/pemilikan tanah bagi warga masyarakat, seperti SIM-
TN dan sertipikat tanah. Kawasan tersebut meliputi kawasan yang telah
disebut terdahulu, yaitu antara lain kawasan lindung, kawasan militer, dan
WKP. Sementara ini pula di kawasan-kawasan tersebut belum terdefinisi
dengan jelas dan rinci batas-batas fisiknya. Kondisi tersebut membuat
pihak Kantah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan hak atas tanah bagi
warga masyarakat.

26 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara