Page 39 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

kewenangan pemberian hak menjadi kewenangan Kantor Wilayah BPN,
maka Kepala Kantah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN dengan disertai pendapat dan pertimbangan.

Di Kota Tarakan, penerbitan sertipikat saat ini diproses melalui
mekanisme pemberian hak. Hal ini menandakan bahwa semua bidang
tanah yang ada merupakan tanah Negara. Tetapi ada kasus lain,
sebagaimana ditemukan dalam dokumen Buku Tanah di Kantah, bahwa
bidang tanah yang didaftarkan berasal dari konversi bekas tanah milik
adat. Penerbitan sertipikat tanah bekas milik adat itu diterbitkan oleh
Kantah Kabupaten Bulungan sebelum terjadi pemekaran Kota Tarakan.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PMNA/KBPN 9/1999), maka
setiap permohonan hak atas tanah Negara diproses atas pertimbangan tim
Panitia Pemeriksa Tanah A, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
tanpa dilakukan pengumuman selama 60 hari, sebagaimana diberlakukan
dalam proses konversi/pengakuan hak atas tanah bekas milik adat. Namun
dalam pelaksanaannya, proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian
Hak oleh Kepala Kantah terlebih dahulu dilakukan pengumuman selama
60 hari. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengimplementasi asas
publisitas guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
Proses pengumuman selama 60 hari itu dimaksudkan untuk
memberi kesempatan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan
atas permohonan hak oleh yang berkepentingan. Hal ini mengingat
bukti tertulis yang dimiliki oleh pemohon (SIM-TN) yang dijadikan ‘alas
hak’ dalam permohonan hak masih diragukan akurasinya, mengingat
proses penerbitan SIM-TN belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Penerbitan SIM-TN dalam beberapa hal telah
menjadi persoalan pertanahan, misalnya terjadi tumpang tindih antara
SIM-TN yang dimiliki oleh seseorang dengan tanah yang dimiliki oleh
pihak lain, baik berupa SIM-TN maupun sertipikat, tanah penguasaan
instansi pemerintah, wilayah kerja pertambangan Pertamina, dan
peruntukan tanah yang mengarahkan tidak diperbolehkan untuk
dikeluarkan sertipikat kepemilikan. Dengan demikian, prosedur yang
dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan dengan mengumumkan
selama 60 hari dalam proses pemberian hak atas tanah yang berasal dari
tanah Negara dapat dibenarkan, dengan alasan pengumuman tersebut

30 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara