Page 43 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan
P. 43
– Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tertanggal
6 Desember 2008 nomor 227-520.1-44.07/2008 tentang Pemberian
Hak atas nama Burhanudin, dkk. (4 orang).
Proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut di atas
dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tanah di
lapangan oleh Panitia A. Setelah diterbitkan Risalah Pemeriksaan Tanah
oleh Panitia A, kemudian dilakukan pengumuman selama 60 hari dan
diterbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Yuridis yang
merupakan rekomendasi dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberian
Hak oleh Kepala Kantah. Ada 2 tipe dokumen yang dilengkapi oleh
pemohon pada periode ini:
1) apabila pemohon bisa membuktikan Surat Keterangan Garapan
tentang penguasaan bidang tanah yang dimohon beserta bukti
peralihannya sampai dengan pemohon terakhir, maka pembuktiannya
tidak memerlukan bukti tertulis berupa SIM-TN sebagaimana diatur
dalam Perda 19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/2004;
dan
2) apabila pemohon tidak bisa membuktikan hal tersebut, maka alat
bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonan hak berupa
SIM-TN.
b. Prosedur Pendaftaran Tanah Saat Ini
Berdasarkan dokumen warkah pendaftaran tanah, pada saat ini
prosedur dan syaratnya hampir sama dengan penjelasan pada periode
2001 – 2008 di atas. Perbedaannya adalah kegiatan pemeriksaan tanah
oleh Panitia A dilakukan setelah masa pengumuman 60 hari, artinya
Panitia A baru bisa melakukan penelitian lapangan setelah diyakini bahwa
tanah yang dimohon oleh seseorang tidak terdapat sanggahan pada masa
pengumuman selama 60 hari. Prosedur ini dilakukan berkaitan dengan
implementasi prosedur Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) tentang
pemetaan tematik dan potensi tanah.
Prosedur KKP yang demikian itu sebenarnya tidak beralasan, karena
di kemudian hari potensial menimbulkan masalah apabila mekanisme
penyelesaian sertipikat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan
prosedur itu bertentangan dengan prosedur pemberian hak, yang mana
34 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara
