Page 45 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

SIM-TN rupa-rupanya telah bisa ‘melipat waktu’ dari ketentuan syarat
20 tahun penguasaan menjadi 2 tahun.

3. Prosedur Teknis Pembuatan SIM-TN dan Penatausahaannya

Dari Perda 4/2012 yang mengatur Tata Ruang Kota Tarakan,
diproyeksikan kota Tarakan akan menjadi kota modern yang berwawasan
lingkungan. Selama ini Kota Tarakan yang dikenal dan berpredikat sebagai
’kota transit’ dan terus berkembang pesat, telah menjadikan kondisi
penggunaan dan penguasaan tanah yang mengarah pada ketidaktertiban.
Menurut Perda 19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda
10/2004, penerbitan SIM-TN dimaksudkan untuk mengendalikan dan
menertibkan penggunaan dan penguasaan tanah oleh warga masyarakat
yang dinilai telah mengancam kelestarian lingkungan, di masa mendatang
sangat potensial menghambat pembangunan, dan rawan konflik/sengketa
pertanahan. Pembangunan saat ini yang sedang gencar-gencarnya
dilakukan Kota Tarakan membutuhkan ruang/tanah. Aturan-aturan
pun disusun dalam menata kawasan, seperti aturan kawasan lindung,
kawasan sempadan sungai/pantai, kawasan militer, dan lain-lain. Terhadap
penguasaan tanah oleh warga masyarakat, SIM-TN diharapkan akan bisa
menanggulangi penggunaan tanah yang menyimpang dari aturan tata
ruang yang telah dikeluarkan.
Pertimbangan lain daripada kebijakan SIM-TN adalah untuk
menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan fisik tanah bagi
yang belum memiliki sertipikat dan tidak tersedia alat pembuktian
yang lengkap berupa bukti tertulis, maka pembuktian kepemilikan
dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik oleh pemegang hak dan/
atau pendahulunya. Sesuai Pasal 2 Perda 19/2001 yang menyatakan
bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan atau telah menduduki,
menggunakan/memakai tanah Negara untuk keperluan pertanian atau
non pertanian wajib memiliki Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah atau yang ditunjuk untuk itu.
Untuk memperoleh SIM-TN, langkah pertama permohonan
SIM-TN diajukan oleh warga masyarakat kepada Walikota Tarakan u.p.
Camat setempat. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis dengan
mengisi formulir yang telah ditentukan, perihal: a) identitas pemohon,
yang meliputi: nama, umur, nomor KTP, pekerjaan/jabatan, alamat, dan

36 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara