Page 46 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

akte pendirian (jika yang mengajukan adalah Badan Hukum); dan b)
tanah yang dimohon, meliputi: letak, luas perkiraan, nama-nama pihak
yang berbatasan, status tanah, jenis dan keadaan tanah, dan rencana
penggunaan. Pada lembar permohonan ini dilampiri dengan sketsa lokasi
dan lembar pernyataan kesediaan mengembalikan SIM-TN bilamana
Pemerintah sewaktu-waktu menentukan rencana lain terhadap lokasi/
tanah, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Perda SIM-TN.
Surat permohonan itu juga dilampiri Riwayat Asal-usul Tanah yang
menerangkan tentang perolehan tanah dan bukti fisiknya. Riwayat Asal-
usul Tanah ini ditandatangani hanya oleh pemohon, tidak ada petugas/
pejabat lain yang menetapkan batas melalui penelitian yuridis bidang
tanah. Surat lampiran lainnya adalah lembar pernyataan dari pemohon
yang menerangkan tentang: 1) letak, dimensi (panjang dan lebar), dan
batas-batas bidang tanahnya; 2) bidang tanah yang dimohon telah
dipasang tanda batas dan telah memperoleh persetujuan dari penguasa/
pemilik tanah yang berbatasan (selaku saksi batas); 3) bahan pembuat
tanda batas; 4) tanah yang dimohon belum pernah dijadikan jaminan
hutang atau diperjualbelikan, tidak dalam persengketaan, tidak dalam
penguasaan orang lain; dan 5) pernyataan dari pemohon bahwa apabila
di kemudian hari ada tuntutan/gugatan atas tanah tersebut dari pihak
manapun/siapapun maka sepenuhnya akibat hukum yang timbul menjadi
tanggung jawab pemohon, dan surat ijin yang diterbitkan batal demi
hukum, selanjutnya Pejabat yang menerbitkan atau menangani terbitnya
SIM-TN lepas dari segala tuntutan dan gugatan, baik dari pemohon
maupun pihak lain. Surat pernyataan ini bermaterai dan ditandatangani
oleh pemohon, Ketua RT, Lurah, dan dua saksi.
Surat lampiran berikutnya adalah pernyataan saksi batas tanah
perwatasan. Surat pernyataan ini menerangkan pihak-pihak yang
berbatasan dengan tanah yang dimohon, yaitu pihak yang terletak di
empat penjuru mata angin utama dari batas bidang. Tanda tangan beserta
cap jempol kanan dan jempol kiri dibubuhkan, dan jika batasnya dengan
jalan/gang maka yang menandatangani adalah Ketua RT. Para saksi batas
yang merupakan pihak yang berbatasan tersebut juga memberi pernyataan
yang isinya membenarkan bahwa bidang tanah perwatasan pemohon
adalah benar-benar miliknya dan tidak pernah ada masalah dengan mereka
(para saksi) maupun pihak lain. Surat pernyataan ini diketahui oleh Ketua
RT dengan membubuhkan tanda tangannya. Bukti pembayaran pajak

Macam ‘Alas Hak’, Prosedur Pendaftaran Tanah.. 37