Page 41 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

dapat ditempuh melalui mekanisme pengakuan hak sepanjang memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam PP 24/1997 jo. PMNA/KBPN 3/1997.

2) Berasal dari tanah Negara
Berdasarkan dokumen warkah pendaftaran tanah di Kantah
Kota Tarakan, terdapat proses pemberian hak atas tanah Negara yang
dilaksanakan melalui mekanisme Pemberian Hak. Contoh warkah itu
adalah:

– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 27 Januari 1982 nomor 248/HM-
Bul/Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
kepada Tayari, dkk.;
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 6 Januari 1982 nomor 213/HM-
Bul/Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
kepada Mulyadi, dkk. (79 orang);
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 31 Desember 1981 nomor 189/HM-
Bul/Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
kepada Mian, dkk. (54 orang);
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 7 Januari 1982 nomor 214/HM-
Bul/Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
kepada Jupri, dkk. (128 orang),

yang mana dalam diktum ‘MENIMBANG” dari surat-surat
keputusan tersebut, dinyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah
Negara.
Alas hak / bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonan
tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKT) yang dikeluarkan
oleh Desa dan diketahui oleh Camat di mana letak tanah. Keterangan
tersebut tidak bersifat baku, tapi hanya surat pernyataan yang menyatakan
bahwa tanah tersebut merupakan tanah Negara yang dikuasai atau digarap
oleh pemohon. Apabila terdapat peralihan atas garapan tersebut, maka
cukup dilampirkan Surat Pelepasan Garapan dari penggarap semula
kepada pembeli yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya

32 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara