Page 37 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Acapkali GS dibuat asal-asalan, petugas waktu itu tidak mendatangi
langsung lokasi bidang tanah, dan pengukurannya diserahkan kepada
pihak ketiga yang tidak berwenang dan kompeten dalam pengukuran
kadastral dan penyelidikan riwayat tanah. Suatu ketika pernah dijumpai
orang yang berprofesi tukang ojek di pelabuhan penyeberangan, telah
mengukur bidang tanah dari ’job’ yang diterima dari petugas Kantah
Kabupaten Bulungan.’Dilihat dari satelit’ merupakan istilah yang
digunakan atas ketidakseriusan petugas ukur Kantah Kabupaten Bulungan
yang tidak mendatangi dan mengukur bidang tanah di Pulau Tarakan dan
daerah-daerah lain yang jauh dari kantor pelayanan. Atas hal-hal yang
menyimpang dalam pengadaan GS itu, maka Kantah Kota Tarakan tidak
lagi menerima GS sebagai ’alas hak’ dalam pendaftaran tanah.

Memperhatikan bukti-bukti penguasaan tanah di Kota Tarakan
yang tidak berkepastian dan menggejalanya penguasaan tanah yang
tidak tertib, maka Pemko Tarakan telah mengambil kebijakan dengan
mengeluarkan SIM-TN. Saat ini, SIM-TN merupakan ’alas hak’ yang
paling banyak diajukan oleh masyarakat dalam pendaftaran tanah pertama
kali untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah di Kantah. Di samping
SIM-TN, masih terdapat ’alas hak’ berupa SKT yang dikeluarkan Desa
dan dikuatkan Camat. SKT yang diajukan sebagai ’alas hak’ tidak terlalu
banyak. Kantah Kota Tarakan sangat berhati-hati dalam menerima SKT
ini.
Ada ketentuan dalam penggunaan ’alas hak’ berupa SKT, yaitu
hanya pada tanah-tanah yang telah dibuka sebelum tahun 1990-an, atau
telah terjadi penguasaan selama 20 tahun. Kehati-hatian diterapkan betul
dengan mencermati setiap SKT, jika meragukan atau dinilai ada keganjilan
pada SKT, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon atau
dicek langsung oleh Kantah ke pihak kelurahan yang mengeluarkan surat-
surat tanah tersebut. Jika sangat meragukan dan tidak logis maka kepada
pemohon disarankan untuk membuat SIM-TN yang setelah 2 tahun dapat
digunakan sebagai ’alas hak’. Untuk bidang tanah yang sudah digarap dan
menghasilkan, maka SIM-TN dapat langsung digunakan sebagai ’alas
hak’. Dalam arti demikian, SKT yang dibuat pada tahun-tahun 1990-an
dan setelahnya tidak diterima lagi sebagai ’alas hak’, dan kepada pemohon
diminta untuk membuat SIM-TN sebagai ’alas hak’.

28 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara