Page 44 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

pengumuman dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemilik tanahnya,
sedangkan pemilik tanah dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan
tanah oleh Panitia A.

Dari penelitian warkah pendaftaran tanah ada satu permohonan
yang menarik untuk ditelaah, yaitu permohonan untuk memperoleh
HGB di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara. HGB dengan
nomor 798 itu mempunyai luas 64.500 m² atas nama PT. Rifqy Putra
Mandiri. Dari warkah itu diperoleh informasi bahwa alat bukti tertulis
permohonan tersebut berupa SIM-TN atas nama PT. Rifqy Putra Mandiri,
masing-masing :

– Nomor 590/09/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan
luas ± 15.671 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/10/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan
luas ± 13.649 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/11/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan
luas ± 15.112 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;

– Nomor 590/12/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan
luas ± 9.928 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/13/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan
luas ± 10.695 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara.

Berdasarkan warkah HGB tersebut, tidak ditemukan bukti
pengumuman data fisik dan data yuridis, sehingga dapat dinyatakan
bahwa penerbitan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 8/HGB/BPN-64/2014 tentang Pemberian
Hak Guna Bangunan atas nama PT. Rifqy Putra Mandiri hanya diproses
berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A nomor 103/RPT-
PA/2013 tertanggal 27 Agustus 2013.
Alat bukti tertulis yang dilampirkan hanya berupa SIM-TN, yang
menandakan bahwa tanah tersebut penguasaannya dimiliki langsung
oleh pemohon tanpa melalui proses pelepasan garapan dari masyarakat.
Hal yang patut dipertanyakan di dalam permohonan itu adalah: Sejak
kapan PT. Rifqy Putra Mandiri menguasai tanah itu? Karena berdasarkan
ketentuan PP 24/1997 jo. PMNA 3/1997, penguasaan fisik yang
dimungkinkan untuk permohonan hak adalah jika pemohon dan yang
terdahulu sudah menguasai tanah tersebut selama minimal 20 tahun.

Macam ‘Alas Hak’, Prosedur Pendaftaran Tanah.. 35