Page 130 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Sebagai penutup, dalam Gambar 15 penulis tampilkan alur yang tidak
cukup sederhana tentang proses jalannya pelaksanaan PPTKH dari mulai
sosialisasi sampai dikeluarkannya kebijakan oleh KLHK terkait status
lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Setelah Tim Inver menyelesai-
kan semua identifikasi dan verifikasi, sampai terbitnya rekomendasi dan
keputusan final KLHK yakni SK tata batas, resettlement, tukar menukar
kawasan hutan, dan Perhutanan Sosial. ATR/BPN sebagai hilir dari ke-
giatan PPTKH siap menerbitkan sertipikat hak milik dan KLHK mener-
bitkan SK Izin pemanfaatan hutan untuk Perhutanan Sosial, atau skema
lain sesuai peraturan. Lanjutan setelah rekomendasi pada alur keempat
(4. Rekomendasi) berupa rekomendasi dari gubernur ke Menko Pereko-
nomian dan terkahir di KLHK.

3. Perhutanan Sosial (Legalitas Aset)

Program terakhir dalam Skema TORA adalah Legalitas Akses yakni
Perhutanan Sosial. Dalam Perpres No. 88/2017 terkait RA secara umum
terdapat dua skema penyelesaian yang ditawarkan, pertama dengan
mekanisme pemberian sertifikat hak milik (perubahan tata batas), kedua
dengan mekanisme Perhutanan Sosial (di luar skema resettlement dan
tukar menukar kawasan hutan). Proses keduanya diawali dengan cara
Inventarisasi dan Verifikasi. Tim inilah yang akan mengusulkan rekomen-
dasi kepada Kementerian KLHK sebelum diproses lebih lanjut. Jika
usulannya adalah redistribusi aset, maka tindaklanjutnya setelah terbit
rekomendasi dari KLHK akan diberikan kepada Kementerian ATR/BPN
untuk dilakukan pengukuran kadastral dan ujungnya pemberian serti-
pikat hak milik, sementara jika usulannya adalah Perhutanan Sosial, maka
skema pemberiannya terdapat lima model: Hutan Adat, Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Pem-
berian skema tersebut tergantung kondisi masyarakat dan tanahnya dan
kehendak masyarakat untuk mengelolanya. Untuk tahun 2018, skema
Perhutanan Sosial untuk lahan masyarakat dalam kawasan hutan tidak
dilakukan Inver, karena pertimbangan ketersediaan SDM dan waktu,
sehingga yang dilakukan Inver hanya Pemukiman, Fasum Fasos, dan lahan
penghidupan (komunikasi dengan Zubayr). Namun fakta di lapangan,

102