Page 135 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Dalam laporan Menteri LHK terjadi perubahan Peta Indikatif PS Revisi
II Nomor: SK. 3511/MENLHK-PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018 untuk alokasi
hutan kelola bagi masyarakat sebesar 13,63 juta hektar, namun dalam Renstra
KLHK 2015-2019 tetap menyebut target 12,7 juta hektar (lihat gambar 1). Dalam
Peta Indikatif revisi II, relatif mudah diakses publik karena KLHK mengung-
gah secara online untuk memudahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan
PS di web:http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/
petapiaps. Wilayah-wilayah yang menjadi target PS dengan mudah diakses
sehingga masyarakat bisa langsung berinisiatif mengajukan diri via online.
Sementara pada akhir Januari 2019, KLHK kembali mengelaurkan Peta
Indikatif PS Revisi III dengan No. SK 744/MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/1/2019
dengan perubahan luas alokasi PS ±13.847.722 Hektar.
Secara kronologis, setahun setelah Joko Widodo menjadi presiden,
KLHK sudah memberikan izin pemanfaatan dengan skema PS seluas
838.883.25 Ha (Muhsi 2017, 40). Kemudian update terakhir 28 November
2018, KLHK telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial
seluas 2,173 juta Ha dengan jumlah SK sebanyak 5.097 unit bagi 497.925
rumah tangga. Dari jumlah luasan itu telah diturunkan jumlah tenaga
penyuluh dan pendamping baru sekitar 3.187 orang dan masih membu-
tuhkan 1.910 penyuluh/pendamping lainnya, sebagaimana disampaikan
Menteri KLHK, di Bandung, 28 November 2018. Sampai dengan Januari
2019, catatan capaiannya sekitar 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit
SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia” (Hadi 2019). Akan tetapi catatan
progres terakhir sampai dengan Agustus 2019, capaian kinerja KLHK di
bidang PS sudah sampai diangka 3.290.984 Ha (25,9%).

Capaian masing-masing program secara rinci bisa dilihat dalam
gambar 15 di bawah dengan skema: 1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial
HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa; 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm),
izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan; 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan
adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-
Hutan Tanaman Rakyat; 4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan
Pencantuman Hutan Adat; dan 5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk
KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS
atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

107