Page 136 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Gambar 18. Capaian Izin Perhutanan Sosial Tahun 2007-2019.
Sumber: http://pkps.menlhk.go.id/#piaps

Jika melihat gambar di atas yang dilaporkan secara resmi oleh KLHK
pada periode 2007-2019, capaian PS dalam kurun 3 tahun terakhir (2015-
2019) cukup signifikan, sekalipun belum dilihat secara detail dampak
langsungnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, karena butuh
penelitian lebih lanjut. Namun dari angka kuantitatif tersebut, capaian
3.29 juta hektar bukan angka yang kecil dan akan banyak merubah skema
indeks penguasaan lahan khususnya di Jawa. Secara statistik, KLHK
menyampaikan dalam bukunya The State of Indonesia’s forests 2018 seba-
gai bentuk publikasi resmi negara sebagai berikut: izin yang diterbitkan
kepada masyarakat untuk mengelola hutan mencapai 1.558.453,58 hektar,
yang terdiri atas 969.215,18 hektar untuk areal Hutan Desa (HD), 337.142,51
hektar adalah untuk areal HKm, 99.709,87 hektar untuk areal HTR;
102.000,08 hektar untuk hutan kemitraan, 22.435,59 hektar adalah untuk
areal Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS); dan seluas
27.950,3493. Untuk Hutan Adat, sejauh ini capaiannya juga cukup besar,
antara yang sudah ditetapkan dengan yang sudah dicadangkan mencapai
27.950,34 hektar. Akan tetapi, khusus Hutan Adat, capaian tersebut jauh
dari potensi Hutan Adat yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil
sekitar 6,7 juta hektar dengan melibatkan 1516 komunitas adat (Wibowo
2019, 36). Capaian secara rinci bisa dilihat dalam Tabel 6 di bawah.

108