Page 139 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 139
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Gambar 19. Proses pengajuan dan Pengukuhan MHA dan Hutan Adat.
Sumber: Nurbaya (ed.) 2018.
Jadi, secara substansi praktik RA di ATR/BPN dan PS di KLHK adalah
“sama” dalam pengertian spirit yang dibawa, yakni redistribusi tanah yang
bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, mening-
katkan kesejahteraan, dan mengurangi konflik di masyarakat. Keduanya
berjalan seiring dalam kerangka Reforma Agraria, dan yang membedakan
keduanya adalah persoalan right-nya, yang pertama hak milik, sementara
Perhutanan Sosial dibungkus dalam format “izin pemanfaatan” berjangka
waktu. Dua skema inilah yang saat ini masif dijalankan secara populis
oleh Presiden Joko Widodo dengan target total sekitar 21.7 juta hektar
untuk RA-PS (9 juta Ha + 12,7 juta Ha).
Hal menarik dari PS adalah skema yang dibangun dan pendam-
pingan akses yang intens. Dirjen Perhutanan Sosial menetapkan bebera-
pa skema untuk membangun kepastian dan kemandirian ekonomi masya-
rakat berbasis hutan. Khusus di Jawa, pendampingan intensif sangat
mudah dilakukan dan ada banyak lembaga yang tertarik untuk mendam-
pinginya. Hal itu mempercepat hasil dari PS di Jawa dan mampu meng-
gerakkan ekonomi masyarakat berbasis lahan sekitar hutan. KLHK
berprinsip, akses dan pendampingan modal menjadi kunci kesuksesan
PS di Jawa dan beberapa bagian di Sumatera, karena banyak perusahaan
yang tertarik untuk membantu mulai pelatihan, pendampingan, hingga
penyaluran produknya.
111
