Page 141 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 141
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Hal yang menarik dari PS adalah sistem yang diterapkan dalam proses
pengusulannya. PS memperkenalkan secara substantif “RA by leverage”,
karena mekanisme pengusulannya diinisiasi oleh masyarakat langsung
atau kelompok masyarakat. Sistem ini mencoba menghargai kebe-
ragaman sekaligus mencoba membuka seluas mungkin kesempatan bagi
masyarakat untuk mengakses lahan hutan. Skema ini telah dimanfaatkan
secara luas oleh masyarakat, sekalipun pada praktiknya, KLHK mengalami
kesulitan untuk menampung semua usulan dari masyarakat akibat
banyaknya ajuan yang masuk ke KLHK. Beberapa keluhan muncul akibat
prosesnya melambat, karena terkait SDM dan verfikasi di tingkat
lapangan (Arumingtyas & Nugraha 2019).
Tabel 7. Skema Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial
Menurut P. 83/2016
Sumber: KLHK 2018.
Secara sederhana, berikut alur skema PS yang diusulkan dari masya-
rakat yang awalnya hanya bisa diusulkan kepada Menteri LHK, namun
dalam perkembangannya kemudian juga bisa diusulkan lewat gubernur
kepala daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim verif ikasi
bentukan gubernur oleh KLHK. Gambar di bawah ini bagan alir dua proses
pengajuan Perhutanan Sosial untuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,
dan Hutan Tanaman Rakyat.
113
