Page 145 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

masuk dalam Nawacita ke-5 sebagai Program Strategis Nasional. Agenda
RA dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari desa.
Dalam pembangunan nasional, RA dianggap penting sebagai pondasi
bagi kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan dengan upaya pemera-
taan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemis-
kinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Langkah ini tidak
mudah, namun usaha ke arah tersebut diberikan jalannya, di antaranya
langkah pertama yang dilakukan Jokowi adalah membangun infrastruk-
tur kelembagaan. BPN diubah menjadi kementerian, sehingga langkah
dan jangkauannya sama dengan kementerian lainnya. Peningkatan dari
kepala badan ke kementerian merupakan lompatan besar bagi ATR/BPN
dan merubah persepsi kelembagaan lain terhadap persoalan agraria.
Walaupun ada banyak pertanyaan atas perubahan itu, karena BPN selama
ini dianggap hanya memiliki peran sebagai lembaga yang mendaftarkan
tanah. Perubahan besar itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini
menjadi fokus BPN yakni pendaftaran tanah, kini mau tidak mau harus
mengurusi persoalan agraria secara luas, karena 1/3 lebih bumi Indone-
sia menjadi persoalan yang harus diurus ATR/BPN. Itu artinya, kebijakan-
nya tidak semata mendaftarkan tanah, tetapi bagaimana menyelesaikan
“keruwetan” persoalan agraria secara nasional, dan itu artinya dibutuhkan
kerjasama dengan kementerian lain, khususunya KLHK untuk bersinergi
dalam menjalankan beberapa program strategisnya.

Dalam Nawacita Presiden Jokowi, kata yang paling mentereng adalah
“negara hadir” dan “membangun Indonesia dari pinggiran”. Dua frasa
itu tampaknya menjadi kunci di dalam menjelaskan program strategis
ATR/BPN dan beberapa agenda RA di kementerian lain. Yang dibutuhkan
pertama memang perhatian dan keberpihakan, sehingga setiap kemen-
terian hendak menunjukkan atensi dari Nawacita, namun sayang dalam
beberapa hal tampak kerepotan akibat tidak menyiapkan road map secara
baik dan menyiapkan SDM secara memadai. Di luar itu, di ATR/BPN
misalnya, fokusnya lebih pada legalisasi aset dan cenderung menafikan
program lain, karena legalisasi dianggap program yang paling konkrit
dan rasional untuk dilakukan. Namun menjadi sayang, lembaga yang
besar hanya disibukkan persoalan administrasi pertanahan.

117