Page 150 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tetap butuh kesepakatan dengan KLHK, khususnya BPKH yang ada di
provinsi yang “menguasai” hutan sebagaimana tupoksi yang diberikan. 9
Perdebatan ini menjadi panjang dan tidak berujung, karena masing-
masing berbeda dalam memahami konsep Peta Indikatif, bahkan muncul
tuduhan dari ATR/BPN, Menteri LHK “melepas kepalanya, tetapi ke-
hutanan di daerah (BPKH) memegangi buntutnya”, sehingga ATR/BPN
merasa dipermainkan (Komunikasi dengan Fisco dan Barkah Yoelianto,
2018). Padahal bukan demikian sebenarnya, jika dibaca Permen LHK No.
17/2018 bahwa proses pelepasan kawasan hutan merupakan proses yang
panjang, melewati beberapa tahap: penelitian terpadu, pencadangan, tata
batas dan penetapan batas, permohonan pelepasan, dan penerbitan
keputusan pelepasan oleh Menteri KLHK (Permen LHK 17/2018 Pasal
12-16).

Dari penjelasan berbagai pihak, muara persoalannya pada ketidak-
sepemahaman yang dibangun berdasarkan konsep TORA pelepasan
kawasan hutan. Kita harus melihat logika yang dibangun oleh KLHK
tentang Peta Indikatif yang terdiri atas 3 bagian, pertama pemukiman
dan fasum-fasos, kedua tentang alokasi 20% untuk HGU yang harus
menyediakan perkebunan masyarakat (plasma) pada periode sebelum
terbitnya Permen ATR/BPN 7/2017, dan pemukiman transmigrasi beserta
fasilitas umum yang memperoleh persetujuan prinsip. Tiga skema yang
masuk dalam Peta Indikatif ini terjadi persoalan di dalam memahami
objek datanya. Menurut KLHK, di dalam Peta Indikatif terdapat objek
TORA, namun dalam pandangan kami sebagai peneliti, ada hal yang
harus diperjelas. Poin ini tidak terlalu clear, karena asumsi pemahaman
KLHK bahwa alokasi 20 persen sudah pelepasan, sehingga tinggal ditin-
daklanjuti oleh ATR/BPN. Namun persoalannya, dalam peta indikatif
tidak menyebutkan termasuk petanya, di mana lahan dengan angka 20%

9 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mempunyai tugas melaksanakan
pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah,
penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hu-
tan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggu-
naan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam. BPKH bertang-
gung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

122