Page 155 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

objek TORA dari pelepasan kawasan hutan, tanah ini kembali diangkat
dan dihitung berdasarkan hutan yang pernah dilepaskan untuk
pembangunan perkebunan skala luas. Jika dihitung secara total seluruh
Indonesia berdasarkan hitungan KLHK total luas areal pelepasan ±
2.113.335,46 hektar dan 20% dari areal pelepasan sekitar 422.667 hektar
(KLHK, Juni 2018).

Argumen KLHK sebenarnya tidak salah karena sudah berdasarkan
peraturan perundang-undangan, namun dimana tanah itu dan
bagaimana mekanismenya untuk menarik tanah tersebut? Sesuatu yang
tidak mudah, karena sudah dikuasai oleh perusahaan cukup lama dan
tiba-tiba harus diambil untuk menjadi bagian dari objek TORA. Tentu
saja tidak mudah dan ATR/BPN mengalami kesulitan jika hal itu harus
dikerjakan oleh mereka. Sekalipun Menteri Sofyan Jalil di hadapan
Menteri KLHK pernah berkomitmen untuk menarik tanah itu, namun
faktanya tidak mudah untuk dilakukan (Komunikasi dengan Barkah
Yoelianto 2018). Jika menggunakan mekanisme Permen ATR/BPN No. 7/
2017, maka menunggu perpanjangan HGU atau pembaharuan HGU, sebab
pada proses tersebut, bagi HGU yang belum memberikan alokasi 20%
secara otomatis akan terkena saat proses perpanjangan atau pembaharuan
hak dilakukan.

Selanjutnya terkait lahan yang diselesaikan dengan skema PPTKH
(kriteria 4-6) yang juga rumit dipahami oleh masing-masing sektor,
karena berbeda pemahaman masing-masing pihak. Dalam Perpres No.
88 Tahun 2017 dan Permenko No. 3 tahun 2018, memiliki tujuan untuk
menyelesaikan tanah-tanah masyarakat dalam kawasan hutan, dengan
target pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan garapan sekitar pemukiman.
Namun dalam prakteknya, yang digunakan oleh BPKH untuk melakukan
inver adalah Peta Indikatif yang dikeluarkan oleh KLHK dalam konteks
objek TORA. Idealnya, konsep PPTKH adalah apa yang diperintahkan
Pepres 88/2017, yang sasarannya adalah lahan pemukiman, Fasum Fasos,
dan lahan garapan masyarakat. Skemanya langsung melakukan inventa-
risir lahan-lahan tersebut berdasarkan usulan masyarakat, namun jika
dalam perjalanannya berubah dan tumpang tindih dengan objek RA
pelepasan kawasan hutan (kriteria 1 dan 2), maka inver tetap bisa

127