Page 157 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 157
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
kawasan hutan. Inver yang kita lakukan di enam kabupaten semuanya
masih dalam status kawasan hutan (komunikasi dengan Zubayr, 2018).
Pada praktiknya di banyak daerah, fokus Tim Inver pada Peta Indika-
tif sebagaimana termuat dalam SK Revisi II No. 3154/2018 dan revisi III
No. 8716/2018 yang fokus pada lahan pemukiman, fasum fasos, dan lahan
garapan masyarakat. Realitas ini merubah beberapa kebijakan dan
menempatkan ATR/BPN pada posisi sulit untuk mengerjakan lahan-
lahan yang sudah direncanakan sebagai objek TORA. Idealnya, inver akan
dilakukan oleh tim setelah masyarakat mengusulkan dengan beberapa
persyaratan, baru Tim Inver turun untuk melakukan identifikasi. Namun
faktanya tidak selalu demikian, karena realitas di lapangan, masyarakat
tidak banyak yang mengajukan. Hal ini bisa dipahami karena waktu
sosialisasi cukup terbatas dan pemahaman masyarakat belum cukup
memadai untuk mengusulkan kepada Tim Inver. Menurut BPKH, tidak
cukup tersedia waktu untuk melakukan kegiatan tersebut disamping juga
ketersediaan SDM tidak memadai, belum lagi banyak kepala desa yang
tidak antusias menyambut program PPTKH, sehingga kalau dibiarkan,
program tersebut tidak berjalan (komunikasi dengan Zubayr). Seha-
rusnya, di luar skema PPTKH, apa yang ada di Peta Indikatif (alokasi 20%)
langsung diambil alih oleh ATR/BPN untuk diredistribusikan.
Fakta di lapangan, saat itu (November 2018), BPKH dikejar waktu
untuk menyelesaikan Inver dengan cara jemput bola kepada masyarakat
untuk mengejar target capaian 2018. Maka, jalan pintas diambil dengan
menggunakan dasar Peta Indikatif No. 3154/2018 sebagai titik pijaknya,
karena sistem tidak bekerja secara efektif, sosialisasi tidak maksimal, dan
banyak kepala desa cenderung pasif sementara masyarakat tidak menge-
tahui mekanisme pengajuannya. Intinya keterlambatan dari masyarakat
untuk mengusulkan salah satunya diakibatkan ketiadaannya pendamping
yang memadai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
terkait tata cara pengusulannya.
Apakah yang dilakukan BPKH dan Tim Inver keliru? Tidak juga,
karena di dalam Peta Indikatif (rujukan utama BPKH dalam Inver)
memang juga terdapat lahan pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan
garapan masyarakat, akan tetapi secara ideal bukan demikian yang
129
