Page 161 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

hektar), kemudian dibahas di bab 5 bagaimana mekanisme kerjanya,
bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana respons daerah terhadap
objek pelepasan tersebut. Pembahasan itu untuk menjelaskan logika pada
bab 3 yang menujukkan beberapa persoalan, dan faktanya di level daerah
juga mengalami persoalan yang sama. Sementara pada pembahasan
PPTKH juga penulis bahas secara detail untuk menunjukkan kinerjanya
atas pertanyaan-pertanyaan di bab 3, dan bab lima menjelaskan posisi
dan kerja-kerja PPTKH di Sumatera Selatan. Tentu saja penulis juga
menjelaskan persoalan TORA di Sumatera Selatan secara keseluruhan
beserta kendala dan upaya penyelesaiannya.

Itulah upaya penulis mencoba menjelaskan secara detail problem
RA nasional yang kajiannya secara makro dan diturunkan pada level
daerah atau pada tingkat mikro pada bab 4-5. Namun pada bab 4 penulis
terlebih dahulu menjelaskan secara makro persoalan-persoalan wilayah
kehutanan pada level daerah, mulai dari degradasi hutan dan penguasaan
wilayah hutan oleh korporasi, konflik tenurial, kebutuhan lahan dari
masyarakat, dan persoalan-persoalan terkait menejemen pengelolaan
hutan. Dengan kajian model demikian penulis berharap bisa dipahami
oleh pembaca yang mengalami kebingungan karena melihat lompatan
kajian dari nasional ke lokal.

F. Kesimpulan

Reforma Agraria pada era Jokowi-JK tidak mencoba mendefinisikan
ulang tentang makna dan filosofinya, karena perdebatan RA bukan pada
level itu melainkan pada tataran praktik dan kebijakan sekaligus
modelnya. Apa yang Jokowi lakukan tidak jauh berbeda dengan periode
sebelumnya, yakni legalisasi aset, redistribusi, dan yang baru adalah so-
cial forestry. Jokowi mencoba membangun kebijakan RA dengan skema
tersebut, yakni menjalankan ketiganya dengan memanfaatkan lahan baik
kawasan hutan maupun non hutan. Ketiga skema itu mencoba didisain
untuk dipraktikkan sekaligus. Hasilnya relatif berjalan, terutama legali-
sasi aset, distribusi kawasan hutan dan non hutan, dan Perhutanan Sosial.
Pilihan dan praktik kebijakan yang diambil Jokowi-JK dengan mema-
dukan antara redis (hak milik) dan akses pemanfaatan lahan hutan (izin

133