Page 163 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Bab IV
PROBLEM DAN PENGELOLAAN:

MENUJU REFORMA AGRARIA KAWASAN
HUTAN-NON HUTAN DI SUMATERA SELATAN

embahasan pada bab sebelumnya (bab I-III) secara mendasar
penulis membicarakan konsep reforma agraria (RA), perjalanan
P kebijakan dari sejak RA periode Sukarno hingga periode Joko
Widodo, dan penjelasan RA Indonesia secara umum kemudian ditutup
dengan RA Indonesia di bawah Rezim Jokowi. Bab dua dan tiga penulis
letakkan sebagai dasar untuk memahami bagaimana argumen RA
dijalankan dari tiap-tiap rezim yang berkuasa dan mempraktikkan
kebijakannya. Pada bagian ini, setelah sebelumnya bicara pada tataran
konsep secara makro, penulis ingin melihat lebih jauh implementasi
kebijakan pada tataran makro-mikro di level daerah (Sumatera Selatan),
dalam konteks RA dengan objek TORA kawasan hutan. Argumennya, RA
hadir karena selain kebijakan negara juga didasari pada realitas sosial
politik dan kehendak sejarah dan masyarakat yang membutuhkan.
Besarnya konflik tenurial dan perubahan lanskap kawasan hutan menjadi
pendorong kebijakan RA kawasan hutan, hal itu untuk menjawab prob-
lem dasar yang terjadi di masyarakat. Persoalan-persoalan yang muncul
di lapangan sebagai bagian dari problem bangsa dan warga negara, untuk
itu negara harus hadir dengan menunjukkan celah dan ruang yang bisa
digunakan untuk menyelesaikannya, meskipun secara parsial. Artinya
kebijakan RA dalam kawasan hutan bukan untuk menyelesaikan semua
problem di kawasan hutan melainkan mengurangi konflik dan memini-

135