Page 168 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 168
M. Nazir Salim & Westi Utami
Perbedaan pandangan antara negara dengan masyarakat kawasan
hutan yang berujung memicu permasalahan pada kawasan kehutanan
mendasarkan pada konflik yang telah terjadi, serta beberapa kebijakan
yang dahulu diterapkan negara pasca kemerdekaan dalam mengelola
kawasan hutan di antaranya disebabkan perbedaan persepsi yakni: 1)
bahwa negara memiliki pandangan dan menganggap jika hutan meru-
pakan lahan dan hamparan yang hanya ditumbuhi pepohonan serta
tempat ekosistem bagi satwa, kebijakan yang diterapkan oleh negara pasca
kemerdekaan seringkali menganggap bahwa hutan yang tersebar di
berbagai wilayah tidak berpenghuni. Keterbatasan negara, minimnya
sumber daya manusia, keterbatasan teknologi pada masa pasca kemer-
dekaan menyebabkan negara hanya melakukan deliniasi batas hutan
tanpa melakukan identifikasi terhadap apa yang ada di dalam hutan; 2)
kebijakan negara yang telah diputuskan terkadang melakukan tindakan
yang sifatnya sepihak dengan mengatasnamakan kepentingan umum,
kepentingan peningkatan perekonomian bangsa dan kepentingan pem-
bangunan; 3) Negara terkadang menganggap bahwa masyarakat yang
tinggal dalam kawasan hutan merupakan perusak hutan dan mengang-
gap masyarakat kawasan hutan sering melakukan tindakan kriminal; 4)
Negara dalam menerapkan kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan
pada beberapa lokasi tidak mengindahkan kearifan lokal yang sudah
berlangsung secara turun temurun, kondisi ini mengakibatkan masya-
rakat yang sudah tinggal lama dalam kawasan hutan resisten dan mereka
tidak menjadi bagian dalam kebijakan yang telah dirumuskan; 5) Negara
menganggap bahwa persoalan yang ada dalam masyarakat hutan segala
penggantian kerugian dapat dilakukan hanya semata-mata terkait aspek
materiil saja tanpa memikirkan bagaimana kondisi sosial, keberlanjutan
ekonomi dan budaya yang sudah terbangun (Wiyono, dkk 2006). Perbe-
daan pandangan yang cukup mendasar inilah yang menjadikan gesekan
dan pemicu adanya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Selain perbedaan pandangan sebagaimana tersebut di atas, penggu-
suran dan pengusiran kepada masyarakat yang sudah tinggal sejak lama
di kawasan hutan melalui cara kekerasan menyebabkan lunturnya keper-
cayaan masyarakat terhadap negara. Tindakan ini tentunya bertentangan
140