Page 168 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 168

M. Nazir Salim & Westi Utami

                Perbedaan pandangan antara negara dengan masyarakat kawasan
            hutan yang berujung memicu permasalahan pada kawasan kehutanan
            mendasarkan pada konflik yang telah terjadi, serta beberapa kebijakan
            yang dahulu diterapkan negara pasca kemerdekaan dalam mengelola
            kawasan hutan di antaranya disebabkan perbedaan persepsi yakni: 1)
            bahwa negara memiliki pandangan dan menganggap jika hutan meru-
            pakan lahan dan hamparan yang hanya ditumbuhi pepohonan serta
            tempat ekosistem bagi satwa, kebijakan yang diterapkan oleh negara pasca
            kemerdekaan seringkali menganggap bahwa hutan yang tersebar di
            berbagai wilayah tidak berpenghuni. Keterbatasan negara, minimnya
            sumber daya manusia, keterbatasan teknologi pada masa pasca kemer-
            dekaan menyebabkan negara hanya melakukan deliniasi batas hutan
            tanpa melakukan identifikasi terhadap apa yang ada di dalam hutan; 2)
            kebijakan negara yang telah diputuskan terkadang melakukan tindakan
            yang sifatnya sepihak dengan mengatasnamakan kepentingan umum,
            kepentingan peningkatan perekonomian bangsa dan kepentingan pem-
            bangunan; 3) Negara terkadang menganggap bahwa masyarakat yang
            tinggal dalam kawasan hutan merupakan perusak hutan dan mengang-
            gap masyarakat kawasan hutan sering melakukan tindakan kriminal; 4)
            Negara dalam menerapkan kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan
            pada beberapa lokasi tidak mengindahkan kearifan lokal yang sudah
            berlangsung secara turun temurun, kondisi ini mengakibatkan masya-
            rakat yang sudah tinggal lama dalam kawasan hutan resisten dan mereka
            tidak menjadi bagian dalam kebijakan yang telah dirumuskan; 5) Negara
            menganggap bahwa persoalan yang ada dalam masyarakat hutan segala
            penggantian kerugian dapat dilakukan hanya semata-mata terkait aspek
            materiil saja tanpa memikirkan bagaimana kondisi sosial, keberlanjutan
            ekonomi dan budaya yang sudah terbangun (Wiyono, dkk 2006).  Perbe-
            daan pandangan yang cukup mendasar inilah yang menjadikan gesekan
            dan pemicu adanya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan.

                Selain perbedaan pandangan sebagaimana tersebut di atas, penggu-
            suran dan pengusiran kepada masyarakat yang sudah tinggal sejak lama
            di kawasan hutan melalui cara kekerasan menyebabkan lunturnya keper-
            cayaan masyarakat terhadap negara. Tindakan ini tentunya bertentangan

              140
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173