Page 164 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

malisir hal-hal yang terjadi, khususnya yang berkaitan langsung dengan
persoalan masyarakat. Pilihan-pilihan kebijakan yang dihadirkan
harapannya mampu mengurangi resiko konflik tenurial yang lebih besar
sambil menata pengelolaan kawasan hutan secara berkeadilan.

A. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan (UU Nomor 41 Tahun 1999). Berdasarkan fungsinya hutan di
Indonesia dapat dikategorikan menjadi hutan konservasi, hutan lindung
dan hutan produksi. Hutan konservasi merupakan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di dalam hutan konservasi
terdapat beberapa kawasan yakni kawasan hutan suaka alam, kawasan
hutan pelestarian alam dan taman buru yang pengaturannya lebih lanjut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan hutan yang
sangat luas dengan berbagai perbedaan kepentingan terhadap peman-
faatan hutan seringkali memicu terjadinya permasalahan dalam penge-
lolaan, penguasaan, dan pemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan
tanah kawasan hutan merupakan salah satu permasalahan besar di
beberapa negara berkembang salah satunya adalah di Indonesia yang
2
memiliki luas hutan mencapai 29.673.382 Ha (BPS 2018). Konflik tanah
menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 11 Tahun 2016 merupakan perseli-
sihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, orga-
nisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau
sudah berdampak luas.
Konflik yang terjadi pada kawasan kehutanan di Indonesia men-
duduki peringkat ke lima dari tujuh urutan konflik yang dikelompokkan
oleh Konsorsium Pembaharu Agraria/KPA (pengelompokan berdasarkan
sektor konflik), dimana urutan tertinggi konflik terjadi pada konflik
sektor perkebunan, urutan kedua konflik terjadi pada sektor properti,

136