Page 165 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

ketiga konflik sektor pertanian, keempat konflik pertambangan, dan
kelima adalah kehutanan (KPA 2018). Pada akhir tahun 2018 hasil kajian
KPA menyebutkan bahwa konflik di Indonesia dalam satu tahun
mencapai 410 konflik dengan luasan mencapai 807.177,613. Data kejadian
konflik yang terekam oleh KPA terkait sektor kehutanan di tahun 2018
sejumlah 19 kejadian konflik (menurun jauh jika dibandingkan tahun
2017) yang tersebar di wilayah Indonesia (KPA 2018). Meskipun jumlah
kejadian konflik kehutanan di tahun 2018 pada urutan kelima akan tetapi
luasan lahan yang terdampak sangatlah luas. Konflik penguasaan dan
perebutan kawasan hutan ini sudah mengakar dan belum mampu disele-
saikan secara tuntas hingga kini dikarenakan banyaknya masyarakat yang
terlibat, banyaknya lembaga/instansi/stakeholder terkait, banyaknya
peraturan yang mengatur dan saling tumpang tindih, tipologi konflik
yang berbeda-beda sehingga solusinya juga berbeda, serta kondisi lahan
yang sangat luas yang diperebutkan dalam konflik.
Permasalahan penguasaan tanah kawasan hutan yang tersebar di
beberapa provinsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman penjajahan
yakni dengan dimulainya ekspansi perkebunan skala besar dengan jenis
tanaman komoditas tertentu (cengkeh, merica, pala, tembakau, teh,
karet, dsb.) yang menjadi pundi-pundi kekayaan bagi Belanda (Ambar-
wati 2018). Konflik penguasaan kawasan hutan khususnya di Jawa yang
terjadi pada masa penjajahan Belanda dikarenakan Pemerintahan Kolo-
nial Belanda menetapkan hutan yang dipisahkan dari lahan hutan serta
pembatasan terhadap akses masyarakat desa terhadap kawasan hutan
dan hasil hutan yang sebelumnya menjadi sumber penopang kehidupan
masyarakat desa. Sistem pengelolaan kawasan hutan yang diterapkan oleh
Belanda ini sebagian besar diadopsi oleh Pemerintahan Indonesia pasca
kemerdekaan dalam mengatur kawasan hutan, salah satunya sistem reg-
ister yang diterapkan Pemerintahan Indonesia dalam mengelola kawasan
hutan (Peluso 1994).

Selanjutnya konflik penguasaan tanah kawasan hutan perlahan
semakin meluas sejak pemerintah mengatur kawasan hutan dengan
konsep teritorilisasi. Kementerian Kehutanan merujuk pada Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana berdasarkan pera-

137