Page 169 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

dengan mandat Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
pada pasal 23 dimana pemanfaatan hutan diutamakan untuk mening-
katkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap
menjaga kelestarian hutan. Sementara beberapa kebijakan yang telah
dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan terkadang hanya mencip-
takan kesejahteraan bagi sekelompok orang dan sekelompok golongan
kaum elit tertentu.

Sebagai negara, di Indonesia terdapat berbagai masyarakat adat
dengan jumlah 2.332 komunitas dengan hukum adat yang sudah berlaku
secara turun temurun. Sementara komunitas adatnya memiliki kearifan
lokal untuk menjaga kestabilan kawasan hutan. Dengan adanya peraturan
yang mengikat dan menyamaratakan aturan perlindungan kawasan
hutan secara sama rata bagi seluruh kawasan mengakibatkan aturan
hukum adat yang sudah diterapkan oleh masyarakat menjadi luntur
(www.aman.or.id). Dahulu beberapa masyarakat adat memiliki kearifan
lokal untuk melindungi kawasan hutan dengan mengatur apabila akan
menebang pohon diwajibkan untuk menanamnya minimal 1 pohon
terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu. Selain aturan tersebut,
beberapa masyarakat adat memiliki aturan dan pemahaman yang sudah
terwariskan dari pendahulu mereka untuk melindungi beberapa kawasan
sebagai area penyimpan cadangan air untuk tidak dimanfaatkan dan
dilarang menebang pohon di kawasan tersebut. Namun dengan adanya
aturan baru yakni tidak diizinkannya masyarakat memanfaatkan hasil
hutan menjadikan mereka tidak lagi menerapkan kearifan lokal yang
telah ditetapkan secara turun temurun. Kondisi ini pada akhirnya menja-
dikan masyarakat melakukan tindakan penyerobotan, perlawanan, dan
perusakan kawasan hutan apabila pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah sedang lengah (Redi 2014). Kajian yang dilakukan Aliansi
Masyarakat Hukum Adat Nusantara/AMAN (2013) menyebutkan bahwa
di Indonesia terdapat kurang lebih 40 juta hektar tanah ulayat yang
kondisi eksistingnya mengalami tumpang tindih dengan kehutanan.
Permasalahan dan ketidakjelasan terhadap penguasaan tanah
kawasan hutan dapat pula terjadi karena berakhirnya masa Hak Pengu-
sahaan Hutan (HPH) oleh perusahaan tertentu. Dari beberapa temuan

141