Page 172 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 172

M. Nazir Salim & Westi Utami

            pada tahun 2014-2015, menjadi 270.919,3 Ha/tahun dan 19.744,2 Ha/tahun
            untuk APL. Setahun kemudian 2015-2016 deforestasi terkoreksi menjadi
            3.106,6 Ha/tahun dan 1.204,8 Ha/tahun untuk APL. Sementara deforestasi
            tahun 2016-2017 untuk wilayah hutan kembali naik menjadi 17.420,6 Ha/
            tahun dan 4.848,7 Ha/tahun untuk APL (Subbagian Data dan Informasi,
            Dirjen Planologi KLHK 2016 dan 2017).

                Permasalahan alih fungsi lahan kawasan hutan yang terus berlang-
            sung setiap tahun, meningkatnya emisi carbon yang diakibatkan karena
            semakin menipis dan rusaknya lahan gambut serta meningkatnya gas
            rumah kaca mengakibatkan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta
            bencana di berbagai lokasi khususnya bencana terkait fenomena hidro-
            meteorologis (bencana banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan,
            kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, abrasi, banjir rob, angin
            puting beliung, dsb).  Kondisi yang cukup kritis ini khususnya terkait
            kondisi lahan gambut dan hutan alam kemudian disikapi oleh peme-
            rintahan dengan dilakukannya moratorium terhadap pemberian izin
            usaha pada kawasan hutan dan lahan gambut, melalui Instruksi Presiden
            No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyem-
            purnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Upaya ini
            cukup mampu mengendalikan dan menunda secara legal terhadap
            berbagai pengajuan izin baru yang dilakukan oleh pengusaha ataupun
            pemodal, akan tetapi belum cukup mampu mengendalikan deforestasi
            dan degradasi lahan gambut yang dilakukan secara illegal. Hal ini
            ditunjukkan berdasarkan data dan kajian yang dilakukan oleh Global
            Forest Watch (2017) melalui analisis data citra satelit menyebutkan bahwa
            dengan adanya moratorium kawasan hutan yang telah berlangsung
            selama 6 tahun yakni dari tahun 2011 hingga 2017 masih ditemukan adanya
            penurunan tutupan lahan kawasan hutan.  Penurunan yang cukup drastis
            terjadi pada tahun 2012 yakni terjadi perubahan alih fungsi lahan hutan
            seluas 928.000 hektar. Di tahun 2013 angka penurunan tutupan hutan
            pada kawasan hutan dapat ditekan, namun kembali mengalami kenaikan
            perubahan alih fungsi hutan di tahun 2014 seluas 796.500 hektar dan di
            tahun 2015 mencapai angka yang sama yakni seluas 735.000 Ha. Penu-
            runan luas lahan hutan ini disebabkan karena masih lemahnya sistem

              144
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177