Page 175 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 175
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
2
struksikan untuk membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK-709/Menhut-VII/2011. Tugas yang diampu oleh
Tim Terpadu yakni untuk melakukan kajian terkait perubahan perun-
tukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan review perubahan RTRW.
Berdasarkan hasil dari kajian Tim Terpadu setelah melakukan
penelitian selama 2 tahun maka memutuskan adanya beberapa peru-
bahan terhadap status kawasan hutan yang dituangkan dalam Keputusan
Kementerian Kehutanan Nomor: SK. 822/Menhut-II/2013. Hasil dari Surat
Keputusan tersebut memutuskan bahwa Kementerian Kehutanan
merubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan
seluas ± 210.559 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 44.299 Ha
dan perubahan dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas
± 41.191 Ha terhadap kawasan hutan di Sumatera Selatan. Dalam kepu-
tusan tersebut Kementerian Kehutanan tidak hanya merubah status
hutan menjadi non-hutan, namun juga mengubah status yang sebelum-
nya bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Kondisi perubahan
inilah yang sering menjadi awal mulanya permasalahan antar instansi
pemerintah terutama antara Kementerian Kehutanan dengan ATR/BPN.
Selain perubahan yang terjadi di atas kertas, yakni perubahan melalui
deliniasi di atas peta skala kecil, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan
batas antara kawasan hutan dan kawasan non hutan seringkali menja-
dikan jebakan dan permasalahan bagi BPN dalam melakukan sertipikasi
tanah. Permasalahan yang sering muncul hingga masuk dalam ranah
hukum biasanya terjadi karena pihak BPN menerbitkan sertipikat terha-
dap tanah yang sebelumnya bukan kawasan hutan, namun dengan adanya
perubahan tata batas dari hasil kajian Tim Terpadu mengakibatkan ka-
wasan yang sebelumnya bukan Hutan dan sudah terbit sertipikat
ditetapkan menjadi kawasan hutan.
Pada tahun 2014 Keputusan terkait kawasan hutan dan konservasi
perairan di Sumatera Selatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri
2 Terkait Tim Terpadu selanjutnya diatur oleh KLHK dalam Peraturan Menteri
KLHK No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 untuk melepaskan hutan produksi
yang dapat dikonversi dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 untuk pelepasan
kawasan hutan dan tata batas sebagai sumber TORA.
147
