Page 179 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 179

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

               hutan karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika hutan dijaga
               dengan baik maka masyarakat juga akan kembali dijaga oleh hutan
               (Kompas, Kamis 25 Januari 2007). Kebijakan yang diterapkan secara
               sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan bagaimana nasib masya-
               rakat dan bagaimana pengawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat
               menjadikan munculnya potensi permasalahan baru dikemudian hari.

                   Permasalahan dan konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi
               di Sumatera Selatan juga banyak dipicu oleh adanya Program Hutan
               Tanaman Industri (HTI). Program HTI dimulai pada tahun 1990 sejak
               dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hutan
               Tanaman Industri, meskipun sebenarnya konsep pembangunan HTI
               yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980-an (Sudarmalik
               2014, 30). HTI merupakan bentuk pengelolaan hutan produksi dengan
               memberikan izin hak pemanfaatan kepada perorangan, koperasi maupun
               swasta yang dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
               Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada kenyataannya izin HTI yang dibe-
               rikan oleh pemerintah sebagain besar berupa izin HTI untuk swasta. Kon-
               disi inilah yang menjadi kesenjangan dan memunculkan problem pengu-
               asaan tenurial di kalangan masyarakat.
                   Program HTI dalam kajian yang dilakukan oleh CIFOR salah satunya
               di Sumatera terkait dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat
               dapat dikategorikan menjadi 2 hal yakni dampak positif dan dampak
               negatif. Dampak positif program HTI di Sumatera ketika program HTI
               tersebut dalam menggarap lahan berupa lahan yang sudah terdegradasi
               sehingga proses yang dilakukan merupakan upaya restorasi (Bauhus et
               al. 2010). Beberapa hal positif masuknya HTI ketika sistem yang dikem-
               bangkan dalam pelaksanaan HTI mampu menyerap tenaga kerja dan
               mempekerjakan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan upah yang
               layak dan tidak ditemukan adanya upaya penindasan ataupun pencap-
               lokan lahan garapan masyarakat. Selain itu dengan adanya HTI maka
               program dan keuntungan yang diperoleh dapat disalurkan melalui CRS
               untuk menyuplai pembangunan desa dan pembangunan bagi masyarakat
               di sekitar kawasan HTI.
                   Sementara beberapa dampak negatif HTI yang ditemukan di


                                                                         151
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184