Page 179 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 179
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
hutan karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika hutan dijaga
dengan baik maka masyarakat juga akan kembali dijaga oleh hutan
(Kompas, Kamis 25 Januari 2007). Kebijakan yang diterapkan secara
sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan bagaimana nasib masya-
rakat dan bagaimana pengawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat
menjadikan munculnya potensi permasalahan baru dikemudian hari.
Permasalahan dan konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi
di Sumatera Selatan juga banyak dipicu oleh adanya Program Hutan
Tanaman Industri (HTI). Program HTI dimulai pada tahun 1990 sejak
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hutan
Tanaman Industri, meskipun sebenarnya konsep pembangunan HTI
yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980-an (Sudarmalik
2014, 30). HTI merupakan bentuk pengelolaan hutan produksi dengan
memberikan izin hak pemanfaatan kepada perorangan, koperasi maupun
swasta yang dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada kenyataannya izin HTI yang dibe-
rikan oleh pemerintah sebagain besar berupa izin HTI untuk swasta. Kon-
disi inilah yang menjadi kesenjangan dan memunculkan problem pengu-
asaan tenurial di kalangan masyarakat.
Program HTI dalam kajian yang dilakukan oleh CIFOR salah satunya
di Sumatera terkait dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat
dapat dikategorikan menjadi 2 hal yakni dampak positif dan dampak
negatif. Dampak positif program HTI di Sumatera ketika program HTI
tersebut dalam menggarap lahan berupa lahan yang sudah terdegradasi
sehingga proses yang dilakukan merupakan upaya restorasi (Bauhus et
al. 2010). Beberapa hal positif masuknya HTI ketika sistem yang dikem-
bangkan dalam pelaksanaan HTI mampu menyerap tenaga kerja dan
mempekerjakan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan upah yang
layak dan tidak ditemukan adanya upaya penindasan ataupun pencap-
lokan lahan garapan masyarakat. Selain itu dengan adanya HTI maka
program dan keuntungan yang diperoleh dapat disalurkan melalui CRS
untuk menyuplai pembangunan desa dan pembangunan bagi masyarakat
di sekitar kawasan HTI.
Sementara beberapa dampak negatif HTI yang ditemukan di
151