Page 181 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 181
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Kemiskinan dan hilangnya lahan garapan sebagai mata pencaharian pen-
duduk ini dapat memicu terhadap tingkat kriminalitas (Kompas 2008,
26).
D. Kondisi Masyarakat Pada Kawasan Hutan Sumatera
Selatan
Masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dalam kawasan hutan yang
dapat memanfaatkan hasil hutan, apabila dilihat dari kondisi perekono-
miannya dapat dikatakan masih tertinggal dan berada di bawah garis
kemiskinan. Data menunjukkan bawa sejumlah kurang lebih 48,8 juta
orang tinggal dalam kawasan hutan namun 10,2 juta orang berada dalam
kondisi kemiskinan (Brown 2004). Berdasarkan hasil kajian yang dilaku-
kan Brown (2004) mendasarkan pada hasil sensus kemiskinan menun-
jukkan bahwa tingkat kemiskinan antara masyarakat yang hidup di dalam
hutan lebih tinggi dari masyarakat yang tinggal di luar hutan. Angka
kemiskinan masyarakat di dalam kawasan hutan berdasarkan urutan ter-
tinggi berada di Papua, kedua di Maluku, Ketiga di Kalimantan, Keempat
di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Kelima di Sumatera,
Keenam di Sulawesi dan terakhir di Jawa dan Bali. Beberapa program
yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dilak-
sanakan selama ini sebatas pada upaya bagaimana mengentaskan kemis-
kinan terhadap masyarakat yang tinggal di luar kawasan hutan, sementara
angka kemiskinan yang sangat tinggi pada masyarakat di dalam kawasan
hutan belum mendapatkan solusi tepat dan belum dilakukan secara
komprehensif serta sifatnya masih parsial.
Wollenberg (2004) mengungkapkan bahwa jika Indonesia ingin
mengentaskan angka kemiskinan maka program pengentasan kemis-
kinan pada masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan atau masya-
rakat di sekitar kawasan hutan diprioritaskan dalam program pem-
bangunan. Upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal
dalam kawasan hutan ini tentunya harus melalui skema dan aturan
hukum yang jelas, sebab beberapa aturan serta kewenangan menyebutkan
bahwa pendanaan dan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan
hutan tidak diperkenankan karena bertentangan dengan fungsi hutan
153
