Page 176 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Kehutanan Nomor: SK. 866/Menhut-II/2014. Namun Keputusan ini dila-
kukan perubahan dikarenakan adanya kajian terbaru yang dilakukan oleh
Tim Terpadu hingga akhirnya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehu-
tanan Nomor SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016. Berdasarkan
keputusan tersebut maka luas kawasan hutan dan konservasi perairan
di Sumatera Selatan dinyatakan seluas ± 3.457.858 Ha, dengan perincian:
1) luas kawasan suaka alam (KSA) dan Kawasan pelestarian Alam (KPA)
seluas ± 790.784 Ha; 2). Luas kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 578.279
Ha; 3). Luas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±213.918 Ha;
4). Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 1.713.880 Ha dan 5)
Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 160.996
Ha.

Pada kenyataannya di Provinsi Sumatera Selatan penguasaan lahan
kawasan hutan sudah banyak diduduki oleh masyarakat dan kondisi yang
terjadi sebagian sudah tidak nampak lagi penggunaan dan pemanfaatan
tanahnya sebagai kawasan hutan. Beberapa lokasi tersebut jika diamati
melalui citra satelit kondisi eksistingnya sudah menjadi pemukiman dan
lahan garapan yang telah ditempati oleh masyarakat berpuluh-puluh
tahun yang lalu. Berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2017 menun-
jukkan bahwa jika diamati dari citra Landsat Tahun 2016 maka luas tu-
tupan lahan di Sumatera Selatan berupa kawasan hutan dengan tutupan
vegetasi sangat lebat hanya mencakup 9,75% sementara sisanya berupa
tutupan non hutan mencapai 90,25%. Jika luas seluruh daratan di Pro-
vinsi Sumatera Selatan seluas ± 8.753.637 Ha maka tutupan lahan berupa
hutan hanya mencakup ± 853.889 Ha sementara tutupan berupa non-
hutan mencapai luasan ± 7.899.748 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Suma-
tera Selatan 2018). Hasil kajian ini tentunya menjadi warning dan peker-
jaan berat bagi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
dalam mengelola kawasan hutan, dikarenakan fungsi hutan dalam
menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologi harus dipertahan-
kan. Sementara kondisi yang terjadi baik degradasi maupun deforestasi
kawasan hutan terus berlangsung, di sisi lain konflik tenurial di Sumatera
Selatan juga banyak terjadi di berbagai kabupaten/kota.

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan juga

148