Page 166 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

turan tersebut selanjutnya Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa
dua pertiga dari luas total tanah di Indonesia merupakan kawasan hutan
negara (Sirait 2017). Penetapan luas kawasan non-hutan yang hanya
meliputi sepertiga luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk
mencapai 256 juta jiwa, dan dengan sistem penguasaan tanah yang sangat
timpang tentunya belum mampu memenuhi kebutuhan ketersediaan
lahan bagi setiap penduduk. Keterbatasan negara dalam hal pengelolaan,
pengawasan serta pemanfaatan kawasan hutan dengan luas wilayah
2
mencapai 29.673.382 hektar mengakibatkan negara tidak mampu menge-
lola kawasan hutan. Keterbatasan ini hingga akhirnya berimplikasi terha-
dap sistem pengelolaan dan penguasaan kawasan hutan dimana negara
menyerahkan pengusahaan kawasan hutan kepada beberapa pengusaha/
pemodal baik pengusaha skala kecil maupun skala besar. Hal inilah yang
menjadi awal mula konflik meluas dan menjadikan konflik antara
pengusaha/pemodal dengan masyarakat terjadi di berbagai wilayah
semakin meningkat (Sumardjono, Simarmata, Wibowo 2018). Selain
konflik dengan pengusaha dan pemodal, konflik pengelolaan kawasan
hutan juga banyak terjadi antara masyarakat dengan perhutani yang
terjadi di sebagian besar hutan negara di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Banten) serta konflik masyarakat dengan PTPN (PT Perke-
bunan Nusantara) yang terjadi di luar Pulau Jawa. Menurut Bertos dan
Wher (2002) bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perhu-
tani banyak disebabkan karena adanya perbedaan tujuan dan perbedaan
peran antara masyarakat dengan perhutani dalam pengelolaan sumber-
daya hutan serta dikarenakan perebutan terkait sumberdaya alam yang
ada pada kawasan hutan.
Kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi dari masa penjajahan,
Orde Lama, Orde Baru hingga ketimpangan yang terjadi saat ini men-
jadikan masyarakat semakin terpinggirkan dan menjadikan mereka
memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Meskipun
jika dilihat dari sejarah menunjukkan bahwa penguasaan kawasan hutan
oleh masyarakat sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan, sehingga
sebelum negara Indonesia merdeka masyarakat sebenarnya sudah men-
duduki kawasan hutan sejak lama. Bahkan dari kajian yang dilakukan

138