Page 159 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

penghidupan masyarakat tidak masuk dalam Peta Indikatif, maka kebi-
jakan yang diambil tidak akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Semen-
tara, kebijakan yang akan diambil tidak akan mengakomodir penyelesaian
model lain yang dimungkinkan, karena Tim Inver di bawah harus
memenuhi target penyelesaian yang sudah ditetapkan. Walaupun tidak
bisa dipungkiri, di beberapa daerah yang masyarakatnya mengusulkan
kepada Tim Inver tetap dilakukan verifikasi, dan rekomendasinya mayo-
ritas Perhutanan Sosial, seperti yang terjadi di Ogan Komering Ulu
Selatan. Lain halnya jika warga tidak mengajukan, namun lahan pemu-
kimannya dan Fasum-Fasos masuk dalam Peta Indikatif, maka saat Tim
Inver turun ke lapangan akan diupayakan untuk diikutkan dan dikeluar-
kan dari kawasan hutan.
Pada konteks inilah masyarakat dirugikan akibat setting waktu yang
tidak tepat, entah disengaja atau tidak, skema PS dan lainnya nyaris tidak
mungkin dilakukan secara detail, karena Tim Inver bekerja berdasarkan
target waktu yang ditetapkan. Tentu saja ada beberapa daerah yang sangat
memperhatikan hal tersebut, namun kebanyakan lebih fokus pada skema
perubahan tata batas. Di luar itu, bagi masyarakat yang tidak mengusul-
kan dan Tim Inver tidak masuk, maka tanah mereka tidak akan dikelu-
arkan dari kawasan hutan. Sebuah kerugian besar bagi masyarakat karena
kehilangan kesempatan untuk membuka akses lahannya secara luas.

Jadi, inti dari problem utama Tim Inver adalah persoalan waktu yang
terlalu mepet dengan target yang terlalu besar, pemahaman persoalan
yang tidak komprehensif, dan SDM yang terbatas serta tidak memadai.
Setidaknya hal ini tergambar di Sumatera Selatan yang mencoba “potong
kompas” karena fokus pada tanah-tanah yang punya potensi untuk peru-
bahan tata batas dan menjadi target Redistribusi pada tahun 2019. Realitas
ini menjadi persoalan serius sebagaimana pesan Perpres 88/2017 sedikit
diabaikan dan tentu saja masyarakat dirugikan akibat sistem yang digu-
nakan adalah hanya satu kali kesempatan inver dan tidak dimungkinkan
untuk dilakukan inver dua kali. Artinya Tim Inver tidak akan menerima
usulan dari warga masyarakat sekalipun desanya masuk dalam kawasan
hutan, karena kebijakan yang diambil tidak bisa dilakukan dua kali inver
dalam satu kabupaten (Komunikasi dengan Zubayr).

131