Page 154 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tersebut dengan alasan tidak ada lahan masyarakat di sekitar perolehan
izin perusahaan (Priscilia 2013).

Persoalannya, di dalam Pasal 15 Permentan tersebut berbeda dengan
Permentan sebelumnya No. 13/2007 dimana pembangunan perkebunan
masyarakat minimal 20% berada dalam kawasan perolehan Izin Usaha,
sementara Permentan 98/2013 justru mengacaukan kembali aturan lama
yakni perusahaan hanya wajib membangunkan perkebunan masyarakat
yang tanahnya di luar izin usaha yang diperoleh. Pasal 15 Permentan 98/
2013 menyebutkan: (butir 1) “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan
IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfa-
silitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling
kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP (ayat 2) kebun masyarakat
yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di luar areal IUP-B atau IUP. Jadi, beberapa aturan ini menjadi
belantara yang tidak jelas dan saling tumpang tindih.
Pasal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa TORA yang dikelu-
arkan oleh KLHK menjadi perdebatan dan siapa yang harus bertanggung
jawab untuk mengambil alokasi tanah 20% hasil dari pelepasan kawasan
hutan, dan bagaimana cara untuk mengambilnya? Ketika tanah tersebut
diambil pada saat pelepasan kawasan atau pengajuan perolehan hak
tentu jauh lebih mudah, namun ketika sudah terbit HGU dan lahan sudah
diolah sedemikian rupa, relatif sulit digeser. Situasi ini tidak mudah dan
yang harus turun langsung adalah presiden dan gubernur sebagai pengu-
asa di daerah. Presiden dan gubernur bisa memerintahkan dengan tegas
untuk mengambil lahan-lahan dimaksud karena dasar hukumnya terse-
dia.
Fakta berikutnya, selama ini hutan yang dilepaskan dan haknya
diberikan kepada pemegang HGU mayoritas tanahnya tidak diberikan
kepada masyarakat seluas 20%, kecuali beberapa perusahaan yang patuh
menjalankan plasma. Umumnya perusahaan lebih banyak bermain pada
ranah CSR, bukan pemberian tanah dan pembangunan perkebunan. Dan
selama ini ATR/BPN tidak pernah mengurusi tanah yang dimaksud,
sementara klaim KLHK, tanah tersebut menjadi salah satu objek TORA
yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Ketika KLHK dimintai

126