Page 156 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

dilanjutkan, karena keduanya sama sebagai obyek TORA sesuai SK No.180
jo 3154 jo 8716.

Awal tahun 2018, menteri LHK mengeluarkan lokasi prioritas yang
akan dijadikan target PPTKH, lalu keluar 159 nama kabupaten/kota dari
26 provinsi dengan target 1.690.327 hektar. Di KLHK pusat kemudian lahir
Peta Indikatif yang dikeluarkan oleh Dirjen Planologi berdasarkan
penafsiran citra dan usulan masing-masing BPKH di daerah bersama
Dinas Kehutanan Provinsi (komunikasi dengan Zubayr). Dalam menen-
tukan jumlah kabupaten yang banyak dan target yang cukup besar mem-
buat KLHK sebagai leader dalam inver mengalami kesulitan, oleh karena
itu untuk memudahkan akhirnya digunakanlah Peta Indikatif yang
sebenarnya bukan disusun untuk kebutuhan melakukan inver di daerah.
Di sinilah letak perubahan dan akhirnya menjadi rancu dalam beberapa
bagian, sebab inver kemudian di beberapa tempat tumpang tindih dengan
tanah yang akan dilepaskan untuk objek TORA. Sekalipun semua stake-
holder bersepakat bahwa yang akan diinver juga bagian dari Objek TORA,
namun sistem kerja yang berjalan sendiri-sendiri menyebabkan keran-
cuan dalam menentukan objek dan subjek. Seandainya dari awal inver
hanya fokus pada lahan pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan garapan,
maka lebih mudah dalam pembagian kerjanya. Kenyataannya, inver juga
masuk dalam lahan alokasi 20% yang sudah dianggap dilepaskan dari
kawasan hutan, dimana lahan tersebut sebagian adalah lahan pemu-
kiman, Fasum-Fasos, dan lahan garapan masyarakat.

Semestinya untuk alokasi 20% yang sudah pasti objek dan subjeknya
tidak lagi perlu dilakukan inver, karena statusnya sudah masuk dalam
skema realisasi dan sudah dilepaskan, atau jika hendak memudahkan
maka alokasi 20% tidak perlu masuk dalam Peta Indikatif, melainkan
dalam peta tersendiri sebagai objek TORA yang sudah dikeluarkan dari
kawasan hutan. Hal ini tumpang tindih dan terjadi di beberapa tempat,
seperti di Kalimantan Barat (komunikasi dengan Fisco). Berdasarkan
pengalaman di Sumatera Selatan, konfirmasi penulis kepada Kepala
BPKH, dari 6 kabupaten yang diinver, tidak ada lokasi yang masuk dalam
alokasi 20%, sehingga kemungkinan kasuistis, namun seharusnya hal itu
tidak terjadi karena alokasi 20% statusnya sudah dilepaskan, bukan lagi

128