Page 158 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

dikehendaki Perpres No. 88/2017, melainkan usulan masyarakat
kemudian diidentifikasi dan diverifikasi di lapangan oleh Tim Inver. Yang
harus dipahami secara bersama adalah PPTKH hanya bagian dari TORA
yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Inver hanya bagian kecil dari
agenda tersebut, namun problem di lapangan terjadi overlaping akibat
kesepemahaman yang belum ditemukan formulanya. Seandainya nanti
GTRA bekerja secara efektif dan terjadi penggabungan dalam satu lem-
baga dimana Tim Inver masuk dalam GTRA, maka akan jauh lebih mudah
mengkoordinasikan, karena ujung dari PPTKH juga redistribusi, kecuali
lahan-lahan yang ditentukan dengan skema lain: PS, Resettlement, dan
Tukar Menukar Kawasan Hutan. Jika di lapangan praktiknya terjadi
overlaping, maka tinggal melanjutkan mana yang lebih dulu melakukan
verifikasi di lapangan, tidak perlu saling berebut objek TORA, karena
ujungnya sama, yakni mengeluarkan lahan masyarakat dari kawasan
hutan dengan skema yang telah disiapkan.
Penyelesaian tanah dengan model inver (PPTKH) ditargetkan sampai
tahun 2019 selesai dengan luasan 1.690.327 hektar, namun tampaknya
cukup sulit, karena di lapangan problemnya cukup besar. Beberapa
wilayah lebih fokus pada Peta Indikatif, namun di luar Peta Indikatif juga
menjadi perhatian, artinya lahan-lahan di luar PI tetap diinver khususnya
pemukiman, Fasum dan Fasos. Seharusnya, prinsip yang digunakan ada-
lah, dimana ada pemukiman dan lahan masyarakat yang menjadi basis
ekonomi masyarakat baik masuk Peta Indikatif atau tidak, tetap dilakukan
inver. Sebab, Perpres No. 88/2017 dan Permenko No. 3/2018, telah mewa-
dahi 4 solusi yang ditawarkan oleh tim ketika menerima usulan masya-
rakat: Perubahan Batas Kawasan Hutan (Hak Milik), Tukar Menukar
Kawasan Hutan, Resettlement, Pemberian Izin Perhutanan Sosial dengan
skema—Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
dan Kemitraan Kehutanan—(Tim PPTKH 2017).

Sistem dan praktik kerja PPTKH di lapangan hari ini, tidak seideal
yang dibayangkan oleh Perpres 88/2017 dan Permenko 3/2018, akibat
sempitnya waktu untuk melakukan inver, menyebabkan fokus Tim Inver
di daerah lebih pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikeluarkan dari
kawasan hutan dan masuk Peta Indikatif KLHK. Padahal jika lahan

130