Page 151 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 151
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
10
itu termasuk kepada siapa calon penerimanya. Problem ini tidak dite-
mukan titik terang sehingga ATR/BPN berasumsi bahwa “Peta Indikatif
sama dengan pelepasan kawasan”. Tabel berikut memperjelas logika dan
konstruksi yang dibangun oleh KLHK tentang TORA versinya dan
bangunan argumennya.
Tabel 8. Realisasi TORA sampai dengan Bulan Mei 2018 (Versi KLHK)
Luas SK Luas Area Luas Area Luas Area Luas Area
No Kriteria 3154 (Ha) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Revisi II (Ha) S.D. (Ha) S.D. (Ha) S.D. (Ha) S.D.
2016 Juli 2017 Feb. 2018 Mei 2018
1 Alokasi TORA dari 20% 417.485(*) 341.731 375.123 387.994 422.667
Pelepasan
Kawasan Hutan untuk
Perkebunan
2 Hutan Produksi yang dapat 1.834.539
DiKonversi (HPK) berhutan
tidak produktif
3 Program pemerintah untuk 366.504
pencadangan pencetakan sawah
baru
4 Pemukiman Transmigrasi 502.382 41.367 50.708 100.048 ** 290.579**
beserta fasos-fasum yang sudah
mendapatkan persetujuan
prinsip
5 Permukiman, fasos dan fasum 642.835
6 Lahan garapan berupa sawah 1.118.965
dan tambak rakyat
324.292 324.292 290.579** 290.579**
7 Pertanian lahan kering yang 67.028
menjadi sumber mata
pencaharian utama
Jumlah 4.949.737 707.390 750.123 778.620 977.824,31
* Merupakan 20% dari luas yang tergambar pada peta.
** Pada kriteria 5,6 dan 7 terdapat revisi realisasi berdasarkan hasil audit BPK
RI di Riau dan hasil tata batas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
yang belum selesai.
Sumber: KLHK 2018.
Tabel di atas adalah penjelasan KLHK terkait posisi, target, dan
capaian TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan dengan basis SK No.
3154/Men.LHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 seluas ± 4.949.737 ha. Yang
10 KLHK mengklaim, realisasi angka 20% tersebut tersebar di Provinsi
Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Papua, Papua Barat, Riau, Sulteng, Kepri,
Maluku, Maluku Utara, Sumsel, Sumbar, Sultra. Luas Areal Pelepasan 2.113.335,46
Ha; dan 20% dari areal pelepasan berarti 422.667 HA. Data KLHK terakhir juga
menyebutkan nama-nama perusahaan, total terdapat 198 perusahaan yang harus
menyediakan alokasi 20%. Jika data tersebut benar, ATR/BPN tinggal
menindaklanjuti data-data yang diberikan oleh KLHK.
123
