Page 149 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 149
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Persoalannya, beberapa pihak di ATR/BPN mengalami miss persepsi,
menganggap SK Peta Indikatif adalah pelepasan kawasan, padahal
prosesnya masih panjang, sehingga muncul anggapan KLHK masih belum
melepaskan kawasan hutan. Miss persepsi ini penting dipahami karena
faktanya menjadi argumen yang menonjol dalam perbincangan di
kalangan ATR/BPN. Kesimpulan penulis di atas dibangun dari diskusi
intensif dengan dua lembaga tersebut baik di pusat maupun di daerah.
Lebih lanjut, terjadinya perbedaan persepsi karena satu pihak
mengira sudah dilepaskan dari kawasan hutan, sementara BPKH sebagai
“penguasa” hutan di daerah merasa tidak demikian, baru sebatas indikatif,
artinya perlu dicek secara bersama-sama sesuai kajian Timdu, mana saja
lahan-lahan yang direkomendasikan dan dicadangkan untuk dilepaskan
sebagai objek TORA. Hal ini sebenarnya cukup clear bagaimana meka-
nisme kerja dalam penyelesaian pelepasan kawasan hutan. Misalnya,
untuk inver PPTKH ada panitia Tim Inver yang melibatkan berbagai stake-
holder, untuk pelepasan kawasan hutan sebagai objek TORA diatur
Permen LHK 17/2018 yang melibatkan Tim Terpadu. Tim ini yang akan
merekomendasikan pelepasan kawasan hutan sebagaimana kriteria 2,
begitu juga untuk lahan transmigrasi ada mekanisme yang cukup jelas.
Lain halnya, TORA yang bersumber dari alokasi 20% pelepasan kawasan
hutan relatif belum cukup jelas, siapa yang harus bertanggung jawab
untuk memverifikasi objeknya di lapangan.
Secara objektif, perlu dilihat secara detail argumen yang diajukan
BPKH karena memang bunyi dalam SK baik No. 180 jo No. 3154, dan No.
8716 bukan pelepasan kawasan hutan, melainkan Peta Indikatif tanah
kawasan hutan untuk objek TORA, sehingga adalah wajar BPKH tidak
mau begitu saja melepaskannya tanpa kajian Timdu, sebab BPKH bisa
dipersalahkan jika begitu saja membiarkan pemda dan ATR/BPN
“mengambil” tanah-tanah tersebut sebagai objek TORA. Kekeliruan ATR/
BPN adalah tidak clear dalam membangun komunikasi bersama dengan
KLHK terkait objek TORA yang diklaim sudah dikeluarkan dari kawasan
hutan, termasuk tanah 20% yang dilepaskan dari kawasan hutan yang
dimohonkan untuk HGU dan penggunaan lainnya.
Hasil studi yang dilakukan direktorat ATR/BPN sudah benar, namun
121
