Page 144 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

contoh misalnya bagaimana ATR/BPN menjalankan kebijakan RA yang
menjadi kewenangannya, dan hal itu sangat problematis tatkala pada
saat yang sama ATR/BPN harus menyelesaikan pendaftaran tanah secara
nasional yang juga menjadi prioritas pemerintah. Pada titik ini, prob-
lem utama adalah tingginya target yang ditetapkan pemerintah sementara
SDM yang dimiliki tidak memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut,
sehingga menarik semua kekuatan (SDM) yang dimiliki oleh ATR/BPN
untuk fokus pada program tersebut. Sialnya, pada saat yang sama RA
juga menjadi program prioritas namun kalah perhatian sehingga fokus
ATR/BPN tidak lagi ke persoalan RA. Hal yang sama juga dialami oleh
KLHK, ketika program inver dijalankan, KLHK tidak memiliki SDM yang
cukup untuk melakukan kerja-kerja lapangan melakukan Inventarisasi
dan Verifikasi, sehingga harus mengambil dari beberapa lembaga lain,
dan ini tidak mudah selain anggaran juga lembaga lain tidak mudah
melepaskan SDM yang dimiliki. Dan akhirnya yang terjadi, pada kedua
lembaga tersebut mengalami pelambatan program Reforma Agraria.

C. Problem TORA dan Perdebatannya

Sudah sejak dekade yang lalu, Reforma Agraria dicita-citakan untuk
diselesaikan secara cepat agar persoalan tanah tidak terus menerus
menyisakan konflik di Indonesia. Era Susilo Bambang Yudhoyono kita
mengenal dengan sangat familiar istilah RA 8-9 juta hektar di bawah
komando Joyo Winoto sebagai kepala BPN (Setiawan, 370), namun kemu-
dian gagal untuk dijalankan karena tidak terjadi kompromi antara BPN-
KLHK dan kementerian Pertanian. Pada periode itu, salah satu penanda
kegagalan RA adalah tidak terselesaikannya Rancangan Peraturan Pre-
siden (RPP) tentang RA yang sudah beberapa kali hendak dibahas namun
gagal terlaksana. Menjelang Era Yudhoyono berakhir, RA menguap, khu-
susnya sejak 2012, Yudhoyono telah mengeluarkan program RA dari pro-
gram unggulan yang akan dijalankan periode kepemimpinannya, dan
menjalankan RA sebagaimana biasanya, busines as usual. Janji untuk
mendistribusikan tanah 9 juta hektar gagal dilaksanakan.
Naiknya Joko Widodo menjadi presiden pada tahun 2014 membawa
semangat perubahan, diawali dengan kajian-kajian yang panjang, RA

116