Page 143 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 143
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
pemanfaatan hutan atau pengelola hutan dengan calon yang akan ber-
mitra (Adnan, dkk 2015), sehigga prosesnya sedikit berbeda sebagaimana
tergambar dalam alur di bawah ini.
Gambar 23. Skema alur Perhutanan Sosial untuk Kemitraan Kehutanan.
Sumber: KLHK 2018.
Secara keseluruhan, argumentasi Presiden Joko Widodo di dalam
menjalankan program Reforma Agraria cukup menarik untuk dilihat
lebih detail. Ia meyakini perubahan tata kelola agraria tidak bisa hanya
dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN semata, namun harus diambilalih
“presiden” dalam pengertian koordinasi, sehingga saat ini RA menjadi
tanggung jawab Kementerian Kordinator Ekonomi. Perpindahan ini me-
nunjukkan orientasi RA menjadi persoalan pembangunan ekonomi, dan
itu artinya negara memilih mejalankan kebijakan RA sebagai prioritas
pembangunan ekonomi masyarakat calon penerima program. Walaupun
demikian, secara teknis komando lapangan tetap dijalankan oleh KLHK
dan ATR/BPN, sementara Menko Perekonomian hanya pada tataran kebi-
jakan dan fungsi kontrol.
Pertanyaan besarnya, apakah 3 kebijakan RA yang melibatkan banyak
stakeholder itu mampu berjalan seiring dan dalam track yang tepat? Seca-
ra kebijakan, ketiga program prioritas itu masih on the track, namun
problemnya adalah persoalan prioritas bagi penyelenggara. Salah satu
115
