Page 138 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

LUAS TAHUN
NO HUTAN ADAT PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA (±HA) PENETAPAN
30 Hutan Adat Rio Peniti Jambi Sarolangun Limun Lubuk Bedorong 240 2018
31 Hutan Adat Titian Teras Jambi Sarolangun Limun Demang 138 2018
32 Hutan Adat Imbo Pseko Jambi Sarolangun Limun Napal Melintang 83 2018
33 Hutan Adat Datuk Jambi Sarolangun Limun Mersip 78 2018
Mantri Sati
JUMLAH 17.323,34
B. PENCADANGAN HUTAN ADAT
1 Hutan Adat Tombak Sumatera Humbang Pollung Pandumaan 5.172,00 2017
Haminjon Utara Hasundutan Sipituhuta
2 Pencadangan H PHD Jambi Batanghari & Batin XXIV & 5.455,00 2017
untuk Sarolangun Mandiangin
pembangunan/pengem
bangan wilayah dengan
prioritas MHA Suku
Anak Dalam
JUMLAH HUTAN ADAT YANG TELAH DICADANGKAN 10.627,00
TOTAL PENGAKUAN HUTAN ADAT 27.950,34
Sumber: Nurbaya (ed.) 2018.

Data tabel di atas menggambarkan progres penetapan Hutan Adat
sejak ditetapkan pertama kali pada Tanggal 30 Desember 2016 hingga
Oktober 2018, Hutan Adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan luas
keseluruhannya ±27.950,34 hektar. Jumlah ini terdiri atas penetapan Hutan
Adat yang dilakukan oleh KLHK sejak tahun 2016 sudah sejumlah 33 Hutan
Adat, termasuk di dalamnya 2 pencadangan Hutan Adat. “Seluruh Hutan
Adat tersebut diakses/dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat dengan
jumlah 14.049 kepala keluarga. Areal Hutan Adat tersebut tersebar di
berbagai provinsi, yakni Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa
Barat”. Sementara Pencadangan Hutan Adat sejauh ini baru berada di
Provinsi Sumatera Utara dan Jambi (Nurbaya 2018, 101, Wibowo 2019).
Pengakuan hutan adat oleh negara sejalan dengan Nawacita
pemerintahan Jokowi-JK, dimana eksistensi Masyarakat Hukum Adat
(MHA) telah diakui melanjutkan keputusan MK No. 35/2012. Oleh karena
itu negara memberi peluang dan kesempatan MHA untuk mengusulkan
wilayah hukum adatnya sesuai dengan peraturan yang tersedia.
“Permohonan pengakuan Hutan Adat dapat diajukan perwakilan MHA
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah MHA tersebut
mendapat pengakuan mulai dari tingkat kabupaten dalam bentuk
Peraturan Daerah (apabila berada dalam kawasan hutan) dan/atau setelah
diterbitkan Surat Keputusan dari Bupati”. Alur permohonan Hutan Adat
dapat dilihat dalam gambar berikut.

110